periskop.id - Anggota Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengkritik kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyusul masih seriusnya persoalan sampah di destinasi wisata prioritas, khususnya di kawasan Gili, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Penumpukan sampah dinilai mencoreng citra pariwisata nasional dan menunjukkan lemahnya tata kelola destinasi unggulan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Evita, mengungkapkan temuan tersebut setelah melakukan kunjungan langsung ke kawasan Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Menurutnya, persoalan sampah di tiga pulau wisata itu sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
“Saya ke Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, masalah di Gili itu adalah sampah,” ujar Evita dalam rapat kerja DPR bersama Kemenpar, dikutip Kamis (22/1).
Evita menuturkan, saat berada di lapangan ia bahkan mendatangi lokasi penimbunan sampah dan berdialog langsung dengan kepala desa setempat. Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa persoalan sampah tidak hanya disebabkan oleh peningkatan aktivitas pariwisata, tetapi juga lemahnya kejelasan regulasi dan lambatnya pengambilan keputusan pemerintah.
Ia menyoroti adanya investor yang berminat mengelola sampah di kawasan Gili, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian izin dari pemerintah. Kondisi tersebut dinilai memperparah persoalan lingkungan yang seharusnya bisa ditangani melalui kerja sama dengan pihak swasta.
“Sudah ada investor yang ingin mengelola sampah di tiga pulau itu, tapi tidak juga diberi ruang. Ini menunjukkan ada persoalan dalam tata kelola dan koordinasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Evita menggambarkan kondisi lingkungan yang memprihatinkan akibat penumpukan sampah, bahkan berdampak pada ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. Ia menyebut situasi tersebut berpotensi merusak daya tarik wisata dan menurunkan kepercayaan wisatawan.
Menurutnya, Kemenpar tidak bisa hanya mengandalkan promosi destinasi tanpa memastikan persoalan dasar seperti kebersihan dan pengelolaan lingkungan ditangani secara serius. Ia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sampah di destinasi wisata prioritas dan memperkuat koordinasi lintas kementerian.
“Kalau ini dibiarkan, citra pariwisata kita yang rusak. Pemerintah harus turun langsung dan melihat kondisi di lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas kertas,” tegasnya.
Isu pengelolaan sampah menjadi persoalan serius di sejumlah destinasi wisata Indonesia, terutama di kawasan Gili di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Data terbaru DPRD NTB menunjukkan bahwa kawasan pariwisata terkenal seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno menghasilkan sampah hingga sekitar 18 ton per hari, jauh lebih besar dibanding kemampuan fasilitas pengolahan yang tersedia saat ini.
Penduduk setempat dan pelaku usaha bahkan menilai kapasitas tempat pengelolaan sampah terpadu belum memadai untuk menampung dan mengolah volume sampah yang terus meningkat akibat tingginya aktivitas pariwisata dan jumlah pengunjung.
Tinggalkan Komentar
Komentar