periskop.id – Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia membeberkan kisah haru di balik aksi damai ribuan anggotanya di Jakarta. Ketua Umum PGM Indonesia Yayaro Pandi,mengungkapkan banyak guru rela menjual harta benda sederhana seperti ayam ternak hingga membongkar celengan pribadi demi ongkos memperjuangkan nasib di Senayan.
"Ada yang berangkat ke Jakarta ini membuka celengan Bu, demi memperjuangkan nasib guru madrasah. Ada yang jual ayam dan lain-lain. Inilah nyata," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2).
Fakta memilukan ini disampaikan Yayaro di hadapan para wakil rakyat untuk menggambarkan keseriusan perjuangan para pendidik. Pengorbanan materi tersebut menjadi bukti nyata betapa mendesaknya kebutuhan perbaikan kesejahteraan bagi guru swasta di tengah himpitan ekonomi.
Kondisi finansial guru madrasah di daerah memang masih memprihatinkan. PGM mencatat banyak rekan sejawat mereka yang bertahan hidup dengan honor bulanan sangat minim meski beban kerja mendidik siswa sama beratnya.
"Gajinya masih ada yang 300 ribu, 500 ribu," katanya.
Meskipun hidup dalam keterbatasan, semangat para guru untuk mencerdaskan anak bangsa tidak pernah surut. Yayaro menegaskan kedatangan mereka ke Jakarta bukan untuk memberontak, melainkan murni ikhtiar mencari keadilan regulasi.
"Alhamdulillah guru madrasah tidak pernah berontak Bapak Ibu. Kami masih menyadari itu," jelasnya.
Organisasi PGM sendiri mengakui pergerakan ini murni didasari solidaritas dan kemandirian. Mereka tidak mendapatkan bantuan dana dari pihak manapun sehingga para guru harus berjuang dengan biaya sendiri untuk bisa sampai ke gedung parlemen.
Yayaro berharap pengorbanan para guru yang rela menjual ayam dan memecahkan celengan ini tidak berakhir sia-sia. Ia meminta DPR mendesak pemerintah membuka akses seleksi PPPK bagi guru swasta agar taraf hidup mereka bisa terangkat.
Pimpinan DPR mendengarkan keluhan tersebut dengan seksama. Kisah perjuangan guru madrasah ini menjadi catatan penting bagi legislatif untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pendidik non-ASN.
Tinggalkan Komentar
Komentar