periskop.id – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Pemerintah akan memantau secara ketat kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah ini merupakan respons atas gejolak pasar saham yang menyebabkan kejatuhan tajam pada akhir Januari lalu serta adanya indikasi ketidakterbukaan informasi publik.
“Saya ingin menyampaikan langsung kepada Pak Jeffrey dan Pak Hasan Pemerintah akan memantau dengan sangat ketat. Kita semua tahu apa yang terjadi pekan lalu pasar saham sempat ambruk dan menjadi sorotan publik. Ada pihak yang diminta mengundurkan diri. Karena pasarnya tidak transparan dan gelap,” tegas Hashim di gedung BEI, Rabu (11/2).
Hashim mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sangat marah melihat kondisi pasar yang tidak transparan. Kredibilitas pasar modal Indonesia saat ini dipertaruhkan dan dapat berdampak negatif pada pengembangan pasar karbon nasional ke depan.
Adik kandung Presiden Prabowo itu membeberkan bahwa Morgan Stanley Capital International (MSCI) telah mengirim empat surat resmi ke Pemerintah. Lembaga keuangan global tersebut mempertanyakan sejumlah kejanggalan serta indikasi ketidakberesan mekanisme perdagangan di pasar domestik.
Dampak keputusan MSCI membekukan pasar Indonesia pada akhir Februari lalu memicu kekacauan besar. Gejolak tersebut memaksa penghentian perdagangan (trading halt) selama dua hari berturut-turut yang sangat merugikan.
Puncak ketegangan terjadi pada 30 Januari ketika Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri. Hashim menyebut pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kacaunya kondisi pasar modal tanah air.
Rangkaian pengunduran diri massal pejabat tinggi OJK setelahnya turut memicu kegemparan investor internasional. Mahendra Siregar, Inarno Djajadi, hingga Mirza Adityaswara secara serentak meninggalkan jabatan mereka di tengah krisis.
"Rangkaian pengunduran diri ini menimbulkan kegemparan publik dan memicu perhatian luas dari investor domestik maupun internasional, memperlihatkan betapa seriusnya dampak keputusan MSCI terhadap pasar saham Indonesia," jelas Hashim.
Anomali harga saham yang ekstrem juga menjadi sorotan tajam pihak istana. Hashim mencontohkan adanya perusahaan dengan rasio harga terhadap laba (PE Ratio) mencapai 4.000 kali yang dianggap tidak masuk akal secara bisnis.
“Presiden sangat tegas soal ini. Beliau ingin menjaga kehormatan Republik Indonesia. Tidak boleh ada lagi anomali yang tidak masuk akal. Masak ada perusahaan yang harga sahamnya ribuan kali lipat dibanding keuntungannya? Ini jelas ada yang salah,” lanjut Hashim.
Fokus utama Pemerintah saat ini adalah melindungi investor ritel dari kalangan rakyat kecil yang sering menjadi korban finansial. BEI dan OJK diwajibkan bertindak cepat menghadapi skema investasi yang tidak jelas atau berindikasi penipuan.
Hashim mengingatkan otoritas pasar untuk selalu waspada terhadap praktik yang merugikan masyarakat luas. Penegakan integritas pasar karbon dan pasar modal bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut reputasi negara di mata dunia.
"Banyak investor ritel yang jadi korban dan ‘terbantai’ secara finansial. Ini masalah serius. Reputasi OJK dan reputasi negara dipertaruhkan," katanya.
Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pengawasan di lingkungan pasar modal berjalan disiplin. Tanpa pengawasan transparan, integritas pasar modal Indonesia akan kehilangan kredibilitasnya secara total.
"Presiden berharap otoritas pasar terus waspada. Jika ada tanda-tanda penipuan atau praktik merugikan investor, ini adalah kewajiban Anda untuk bertindak," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar