periskop.id - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/2). Pertemuan tersebut fokus menyelaraskan kebijakan Markas Besar TNI AD dengan program prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga kesejahteraan prajurit.

Jenderal Maruli mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar TNI AD meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung program-program strategis nasional yang tengah berjalan.

“Program-program yang berjalan seperti KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), pembangunan jembatan, Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), itu semua akan terus kita tingkatkan dan evaluasi supaya lebih baik,” kata Maruli.

Selain keterlibatan dalam program sipil, isu kesejahteraan prajurit menjadi poin penting dalam pembahasan. Maruli mengungkapkan adanya rencana peningkatan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI AD yang saat ini tengah dalam proses.

“Sebetulnya yang sedang diproses, saya dengar tukin akan naik, ya, tapi sebetulnya kami fine-fine saja,” ucapnya.

Menindaklanjuti petunjuk Presiden Prabowo agar anggaran digunakan secara tepat sasaran, TNI AD mengalokasikan pendanaan untuk perbaikan infrastruktur dasar di lingkungan militer. Hal ini mencakup renovasi rumah dinas prajurit serta perbaikan kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di berbagai daerah.

Tak hanya infrastruktur, Maruli menekankan pentingnya sistem penghargaan bagi prajurit yang menunjukkan dedikasi tinggi di lapangan.

“Itu yang beliau (Presiden) garis bawahi. Kalau memang berprestasi, baik di medan operasi maupun kegiatan teritorial, termasuk penanganan bencana alam, harus diberikan penghargaan,” jelas Maruli.

Rapim ini diharapkan dapat menjadi komando tunggal bagi seluruh jajaran TNI AD untuk menjalankan kebijakan yang diturunkan dari Menteri Pertahanan hingga Panglima TNI demi memastikan stabilitas dan keberhasilan program pemerintah di tingkat akar rumput.

“Jadi, bagaimana kita menurunkan kebijakan-kebijakan mulai dari Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga kami di Mabesad (Markas Besar TNI AD),” ungkap Maruli.