periskop.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik. Calon siswa dipilih berdasarkan kondisi ekonomi keluarga melalui pemeriksaan administrasi dan verifikasi langsung di lapangan.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin.
“Tidak ada seleksi akademik. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat,” kata Agus saat menerima audiensi pimpinan DPRD Brebes di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (20/2).
Ia menjelaskan, proses penentuan calon siswa mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya masyarakat yang berada pada desil 1 dan desil 2 atau kelompok ekonomi terbawah. Setelah data masuk, Kemensos akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi calon siswa sesuai kriteria.
Dalam kesempatan itu, Agus juga menekankan bahwa proses perekrutan harus bebas dari praktik titipan maupun nepotisme.
“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua tidak boleh titip, saya juga tidak boleh titip. Tetapi kalau di lingkungan ada orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang menentukan Kemensos,” ujarnya.
Selain itu, Agus memastikan siswa yang diterima akan diprioritaskan berasal dari daerah tersebut. Guru dan kepala sekolah juga akan diutamakan dari wilayah setempat.
Sebagai informasi, program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang disediakan antara lain ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, makan bergizi tiga kali sehari, delapan set seragam, serta laptop untuk menunjang pembelajaran.
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi dengan jumlah siswa mencapai 15.954 orang. Program tersebut didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen sedang berlangsung di 104 titik dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
Selain pendidikan formal, siswa juga akan mendapat pendampingan setelah lulus, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Untuk mendukung hal itu, Kemensos bekerja sama dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Brebes, Iqbal Tanjung, menyatakan pihaknya mendukung rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerahnya.
“Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik,” katanya.
Tinggalkan Komentar
Komentar