Periskop.id – Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sebanyak 97 sekolah berasrama ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026, dengan fokus utama menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, proyek ini tengah berjalan di berbagai daerah dengan dukungan pembangunan fisik dari Kementerian Pekerjaan Umum. “Di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5).
Dari total tersebut, 67 lokasi ditargetkan rampung sesuai jadwal, sementara sisanya tetap akan difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar meski belum sepenuhnya selesai.
Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu berbasis asrama dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas yang disiapkan mencakup ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, asrama, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta sarana pengembangan minat dan bakat.
“Gedung ini nanti bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, kemudian asrama laboratorium ya, UKS, dan juga fasilitas-fasilitas ekstrakurikuler lainnya,” jelasnya.
Sekadar mengingatkan, rogram ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok paling rentan, termasuk anak yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah. Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka, melainkan menggunakan pendekatan proaktif.
“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran kita menjangkau,” kata Gus Ipul, panggilan akrabnya.
Setengah Juta Siswa
Pendekatan ‘jemput bola’ ini dinilai krusial, mengingat masih tingginya angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka putus sekolah di Indonesia masih terjadi di berbagai jenjang, terutama pada kelompok ekonomi terbawah. Sementara itu, Kementerian Sosial mencatat kelompok desil 1 dan 2 (20% penduduk termiskin) menjadi kelompok paling rentan kehilangan akses pendidikan. Karena itu, Mensos menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Jika terealisasi hingga 500 unit, kapasitasnya diperkirakan mampu menampung lebih dari setengah juta siswa secara nasional. “Kalau katakanlah ada 500 saja gedung permanen Sekolah Rakyat, maka kapasitasnya sudah lebih dari 500.000 siswa. Ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan,” terangnya.
Namun, tantangan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Gus Ipul mengungkap kondisi siswa Sekolah Rakyat sangat beragam, termasuk mereka yang lama terputus dari pendidikan formal.
“Banyak siswa-siswa rakyat itu yang dulunya adalah pengamen, mengemis, pemulung. Mereka tidak melanjutkan sekolah, kemudian ada bahkan yang tidak sekolah,” ujarnya.
Kondisi ini berdampak pada kesenjangan kemampuan akademik, bahkan di tingkat lanjut.
“Dia belum bisa baca. Inilah tantangan di sekolah rakyat yang harus dikerjakan oleh para guru dengan sebaik baiknya,” serunya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, tenaga pengajar direkrut melalui seleksi ketat agar mampu menangani kebutuhan belajar yang kompleks dan beragam. Hasil awal program ini mulai terlihat.
Pada tahun ini, lebih dari 400 siswa telah lulus dari Sekolah Rakyat, termasuk 11 siswa SMA yang diproyeksikan melanjutkan pendidikan tinggi atau masuk dunia kerja terampil. “Kalau nanti ketika ikut ujian dia lulus, maka dia pilihannya dua, mau melanjutkan ke kuliah yang akan didukung oleh pemerintah untuk mendapatkan beasiswa, atau dia mau menjadi pekerja terampil,” ucapnya.
Pemerintah berharap lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan taraf hidup pribadi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial di lingkungan keluarga dan komunitasnya.
Dengan kombinasi pendekatan asrama, intervensi pendidikan intensif, dan dukungan sosial, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam agenda besar pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan di Indonesia.
Tinggalkan Komentar
Komentar