periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, terutama menyangkut isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Penegasan ini disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Tahun Sidang 2025/2026 di Kawasan Parlemen, Senayan, Selasa (4/11).
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui berbagai alat kelengkapan dewan menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas sejumlah isu yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat,” ujar Puan.
Puan menyebutkan, DPR akan secara khusus menyoroti berbagai topik yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat serta agenda pembangunan nasional.
Sejumlah isu yang menjadi fokus pengawasan mencakup penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, kasus pencemaran radioaktivitas di Cikande, serta penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak dari perkawinan campur.
Selain itu, DPR juga akan membahas penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama, upaya percepatan akses internet hingga ke pelosok desa, dan pencapaian target swasembada pangan serta energi.
Agenda pengawasan lainnya termasuk soal pengadaan BBM dan SPBU swasta, pengaturan konten online pada platform digital, serta percepatan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
DPR juga akan melakukan evaluasi terhadap program MBG, Magang Nasional, Program 3 Juta Rumah, hingga rencana pengiriman pasukan TNI pada misi perdamaian di Gaza.
Puan menekankan agar seluruh fungsi DPR baik legislasi, pengawasan, maupun anggaran dijalankan secara optimal untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat.
“Sehingga, kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” ucap Puan.
Tinggalkan Komentar
Komentar