Periskop.id - Pengurus Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan strategis yang mengguncang organisasi Islam terbesar di Indonesia ini diambil setelah tenggat waktu pengunduran diri yang diberikan kepada Gus Yahya telah habis tanpa ada respons pengunduran diri. Pemberhentian ini berlaku efektif terhitung sejak Rabu (26/11).
"Maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," demikian bunyi petikan Surat Edaran yang dikutip pada Rabu (26/11).
Pemberhentian tersebut secara formal tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A/II/10/01/99/11/2025. Dokumen penting yang mengakhiri masa jabatan Gus Yahya ini ditandatangani langsung oleh Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir pada 25 November 2025. Proses ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam setelah menerima risalah dari Rapat Harian Syuriah PBNU.
Dalam Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal Kamis, 29 Jumadil Ula 1447H/20 November 2025M, pukul 17.00-20.00 WIB, dijelaskan beberapa alasan fundamental yang mendasari keputusan pemecatan Gus Yahya di mana salah satunya memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber telah mencemarkan nama baik serta melanggar nilai dan ajaran yang dianut organisasi masyarakat (ormas) Islam tersebut.
Kronologi Polemik Zionisme di AKN NU
Pemicu utama krisis kepemimpinan ini adalah keputusan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya yang mengundang Peter Berkowitz sebagai salah satu narasumber dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
AKN NU sendiri merupakan program kaderisasi tingkat tertinggi PBNU yang diikuti oleh puluhan peserta terpilih dan rutin menghadirkan narasumber internasional. Program ini dirancang sebagai intensif untuk mencetak pemimpin masa depan NU di level nasional, dengan tujuan agar kader-kader terbaik NU memahami peta geopolitik global dan mampu menavigasi arah perjuangan NU ke depan.
Diundangnya Peter Berkowitz menimbulkan polemik luas di internal dan eksternal NU sebab akademisi asal Amerika Serikat itu, memiliki latar belakang yang kental dengan pandangan Zionis dan pro-Israel.
Atas polemik yang memanas tersebut, Gus Yahya sebagaimana dilaporkan oleh Antara, menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ia menjelaskan undangan tersebut merupakan bentuk kekhilafan akibat kurangnya kecermatan dalam proses seleksi narasumber.
"Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber," ujar Gus Yahya di Jakarta, Kamis (28/8).
Permintaan Maaf Tak Mampu Redam Reaksi Syuriah
Meskipun Gus Yahya telah mengakui kekhilafan dan meminta maaf, tindakan tersebut dinilai tidak cukup untuk meredam reaksi Syuriah PBNU. Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar meminta Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dievaluasi secara menyeluruh pasca-polemik kehadiran akademisi Peter Berkowitz.
Dalam surat permintaannya yang dilaporkan oleh Antara, Selasa (9/9), Rais Aam meminta AKN NU dihentikan atau ditangguhkan sampai evaluasi menyeluruh dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pengurus Besar Syuriyah. Lebih jauh, Rais Aam juga meminta Nota Kesepahaman PBNU dengan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) terkait materi dan narasumber kaderisasi di NU diputus total sebagai dampak langsung pasca-polemik Peter Berkowitz.
Siapa Peter Berkowitz dan Mengapa Dianggap Pro-Israel?
Peter Berkowitz, yang menjadi pusat kontroversi, adalah akademisi berpengaruh di Amerika Serikat (AS). Dilansir dari berbagai sumber, Berkowitz saat ini menjabat sebagai Tad and Dianne Senior Fellow di Hoover Institution, sebuah lembaga think tank kebijakan publik yang bernaung di Stanford University.
Hoover Institution dikenal sebagai salah satu pusat riset ternama di AS yang fokus pada isu kesejahteraan ekonomi, kebebasan individu, hingga keamanan global. Di lembaga inilah Berkowitz aktif melakukan penelitian sekaligus terlibat dalam kelompok kerja tentang kewarganegaraan dan sejarah militer kontemporer.
Selain di Hoover, Berkowitz juga memegang posisi strategis sebagai Direktur Studi The Public Interest Fellowship (TPIF). Program dua tahun ini merekrut lulusan baru maupun profesional muda untuk memperdalam pemahaman mereka soal tradisi liberal, demokrasi konstitusional, sekaligus melatih keterampilan kepemimpinan. Melalui TPIF, Berkowitz ikut membentuk generasi muda Amerika yang terjun di bidang kebijakan dan pemerintahan.
Anggapan bahwa Berkowitz pro-Israel didasarkan pada dua alasan utama, yakni:
1. Aktif Menulis Buku yang Bernada Mendukung Israel
Sebagai seorang akademisi dan kolumnis, Berkowitz telah menulis beberapa buku yang membahas Israel dari sudut pandang yang mendukung hak Israel. Salah satu karyanya adalah “Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012)”.
Buku ini memuat pandangan Berkowitz tentang bagaimana hukum internasional telah disalahgunakan untuk menyerang hak Israel membela diri, dan bagaimana hal ini juga berdampak pada keamanan nasional AS serta negara-negara demokratis lainnya.
Baru-baru ini, Berkowitz juga menulis “Explaining Israel: The Jewish State, The Middle East, and America”. Buku itu membahas Israel dengan melaporkan perisitiwa, mengkaji gagasan, dan menempatkan keduanya dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Salah satu yang turut dibahas adalah invasi Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian berujung pada balasan hingga genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza, yang menguatkan narasi pembelaan terhadap Israel.
2. Mendukung Kebijakan Tokoh Politik Pro-Israel
Kontroversi Berkowitz semakin dalam karena ia dikenal mendukung kebijakan tokoh-tokoh politik AS yang bersikap pro-Israel. Berkowitz pernah masuk ke dalam lingkaran Pemerintahan era Donald Trump periode 1 (2019-2021), di mana ia dipercaya sebagai Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri AS, serta pernah menjadi Sekretaris Eksekutif Komisi Hak Asasi Tak Terbantahkan (Commission on Unalienable Rights).
Sebelumnya, Berkowitz juga mendukung kebijakan George W. Bush yang dikenal sangat pro-Israel. Sebagaimana yang dilaporkan oleh The Guardian, Jumat (13/10), Presiden AS ke-43 itu mengatakan bahwa AS harus mendukung Israel secara penuh.
“Pemikiran saya adalah bahwa kita harus mendukung Israel. Tanpa tapi, tanpa syarat,” kata Bush.
Bush bahkan menyamakan Hamas, kelompok pejuang Palestina, sebagai sekelompok teroris.
“Ini adalah serangan tanpa provokasi oleh kelompok teroris, orang-orang yang bersedia membunuh warga tak bersalah demi mencapai tujuan. Hamas adalah organisasi politik. Mereka tidak mewakili mayoritas warga Palestina. Jangan kaget jika Israel mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk membela diri. Dan ini akan menjadi masa yang buruk untuk sementara waktu,” ungkap Bush.
Mengingat peran strategis Berkowitz dalam kebijakan luar negeri AS, hubungannya dengan jaringan pro-Israel menjadi alasan kuat bagi Syuriah PBNU untuk mengambil tindakan tegas.
Tinggalkan Komentar
Komentar