Pengguna Medsos Tolak Pilkada oleh DPRD, TikTok Paling Banyak 68,3%, X Paling Sedikit
Mayoritas pengguna medsos menolak wacana Pilkada oleh DPRD. TikTok tertinggi 68,3%, disusul Instagram 67,3% dan Facebook 65,6%. Penolakan paling keras muncul di platform interaksi...
periskop.id - Peneliti sekaligus Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa mengungkapkan pengguna media sosial (medsos) mayoritas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD. Pengguna medsos paling banyak yang menolak wacana tersebut berasal dari TikTok mencapai 68,3%.
“Jadi para pengguna media sosial tidak setuju pilkada DPRD, yang memang kalau misalnya kita lihat penolakan paling keras, ini ada di pengguna TikTok,” kata Ardian, di Kantor LSI, Rabu (7/1).
Berdasarkan hasil survei LSI, sebanyak 68,3% pengguna dari TikTok menolak pilkada oleh DPRD, sedangkan 25% pengguna aplikasi yang sama sangat setuju dengan wacana ini. Sementara itu, sebanyak 6,7% pengguna TikTok tidak mengetahui wacana ini.
LSI juga mengungkapkan hasil survei dari medsos lainnya. Pada aplikasi Instagram, sebanyak 67,3% pengguna menolak wacana ini, 25% memilih setuju, dan 7,7% lainnya tidak mengetahui isu ini.
Sementara itu, pada aplikasi Facebook, sebanyak 65,6% pengguna tidak setuju dengan pilkada oleh DPRD, sedangkan 29,7% sangat setuju. Lalu, sejumlah 4,7% pengguna Facebook lainnya tidak mengetahui isu tersebut.
Dari data tersebut, tiga medsos tersebut yang memiliki pengguna paling keras menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Para pengguna media sosial tak setuju pilkada DPRD. Penolakan paling keras di pengguna TikTok, IG (Instagram), dan Facebook,” ungkap Ardian.
Tak hanya tiga medsos tersebut, Ardian juga mengungkapkan data hasil survei dari aplikasi X. Dari aplikasi ini, sebanyak 50% pengguna tidak setuju, 47,5% pengguna sangat setuju, dan 2,5% pengguna lainnya tidak mengetahui wacana ini.
Meskipun hasil surveinya beragam, tetapi medsos masih menjadi platform untuk menyuarakan penolakan dan diskusi publik terkait pilkada oleh DPRD. Masih meleknya ruang digital terhadap isu publik, memperlihatkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hanya wacana di ruang parlemen.
“Penolakan paling keras justru datang dari platform dengan interaksi visual dan diskusi publik tinggi. Artinya, isu ini hidup di ruang publik digital, bukan sekadar wacana elit di gedung parlemen,” jelas Ardian.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai pilkada, DPRD, pemilihan kepala daerah, dan Kepala Daerah dengan mengeklik tautan.
Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.