pemilihan kepala daerah
Topik · 16 beritaIkuti perkembangan topik pemilihan kepala daerah secara kronologis.
🕒 Kronologi
16 peristiwaSinggung Pilkada Solo, Perludem Nilai Alasan Efisiensi Tak Konsisten
Perludem menilai wacana pengembalian Pilkada ke DPRD dengan alasan efisiensi anggaran kontradiktif, mengingat pemilihan langsung tetap dijalankan bahkan saat pandemi Covid-19 denga...
Baca selengkapnya →
Perludem Bongkar Dalih Elit: Pilkada Tak Langsung Bukan Soal Biaya
Perludem menegaskan, mahalnya Pilkada bukan karena sistem langsung, melainkan biaya politik kandidat. Solusi ada pada perbaikan tata kelola, bukan mengurangi hak pilih rakyat.
Baca selengkapnya →
Wacana Pilkada oleh DPRD, Perludem: Golkar Paling Diuntungkan
Perludem menilai Golkar berpotensi paling diuntungkan jika Pilkada kembali melalui DPRD, karena dominasi kuat di tingkat provinsi dan koalisi nasional yang memperbesar konsentrasi...
Baca selengkapnya →
Kritik Wacana Pilkada via DPRD, Akademisi UGM: Rakyat Jangan Dikebiri
Dosen UGM Alfath Bagus Panuntun mengkritik wacana Pilkada via DPRD. Ia menilai mahalnya demokrasi disebabkan perilaku elite, bukan sistem pemilihan langsung.
Baca selengkapnya →
Yusril: Pilkada Lewat DPRD dan Rakyat Tak Langgar Konstitusi, Biaya Politik Jadi Sorotan
Yusril Ihza Mahendra menegaskan pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama konstitusional, menekankan prinsip demokrasi, efisiensi biaya politik, dan pentingnya mendengar aspir...
Baca selengkapnya →
LSI: Klaim Pilkada oleh DPRD Tekan Biaya Politik Menyesatkan, Dampak Ekonominya Lebih Buruk
LSI menilai klaim DPRD menekan biaya politik menyesatkan. Pilkada langsung justru mendorong perputaran ekonomi lebih luas, sementara pemilihan lewat DPRD berisiko mempersempit ruan...
Baca selengkapnya →
Mayoritas Tolak Pilkada oleh DPRD, LSI Ingatkan Kebijakan Tanpa Dukungan Publik Picu Gejolak Sosial
Mayoritas publik menolak wacana pilkada DPRD. LSI menilai kebijakan tanpa dukungan masyarakat berisiko memicu gejolak sosial dan hukum, dengan penolakan mencapai lebih dari 60%.
Baca selengkapnya →
Pengguna Medsos Tolak Pilkada oleh DPRD, TikTok Paling Banyak 68,3%, X Paling Sedikit
Mayoritas pengguna medsos menolak wacana Pilkada oleh DPRD. TikTok tertinggi 68,3%, disusul Instagram 67,3% dan Facebook 65,6%. Penolakan paling keras muncul di platform interaksi...
Baca selengkapnya →
LSI Denny JA: Mayoritas Pendukung Prabowo Tolak Pilkada oleh DPRD
Mayoritas pemilih Prabowo, Anies, dan Ganjar menolak wacana Pilkada lewat DPRD. Survei LSI Denny JA menunjukkan publik lebih memilih pemilihan langsung sebagai cara wajar memilih k...
Baca selengkapnya → LSI Ungkap 5 Alasan Publik Keras Menolak Pilkada Dipilih DPRD
LSI menegaskan publik menolak pilkada DPRD karena terbiasa memilih langsung, rendahnya kepercayaan pada DPRD dan partai, serta hak rakyat dan kontrol atas pemimpin dianggap tak bol...
Baca selengkapnya →
Direktur LSI: Sebanyak 66,1% Tidak Setuju Pilkada oleh DPRD, Gen Z Mendominasi
Mayoritas publik menolak pilkada lewat DPRD. Survei LSI mencatat 66,1% responden tidak setuju, dengan Gen Z paling dominan menolak hingga 84%, menunjukkan resistensi lintas generas...
Baca selengkapnya → DEEP Indonesia Menilai Pilkada oleh DPR sebagai Ancaman Serius Kedaulatan Rakyat
DEEP Indonesia menilai pilkada oleh DPRD sebagai ancaman serius bagi kedaulatan rakyat, memperkuat oligarki, dan membuka ruang politik uang gelap yang merugikan demokrasi sejak era...
Baca selengkapnya →