OJK Mantapkan Free Float Jadi 15%, Terima Saran Implementasi Bertahap

OJK tetapkan free float 15% untuk perkuat pasar modal, tingkatkan likuiditas, dan transparansi. AEI dukung tapi minta langkah bertahap dan hati-hati.

Reporter : Maria Jessica Elvira Marus

Editor : Pipit Ramadhani

Tayang pada : 04 Feb 2026 | 13:05 WIB

Waktu Baca : ±... menit

periskop.id - Anggota Dewan Komisioner sekaligus Pejabat Sementara (PJs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menegaskan komitmen percepatan reformasi integritas pasar modal dengan mendorong peningkatan porsi free float saham dari 7,5% menjadi 15%.

Menurut Hasan, kebijakan ini menjadi bagian integral dari agenda reformasi untuk memperkuat struktur pasar, meningkatkan likuiditas, dan memperluas basis investor publik.

"Peningkatan free float diharapkan tidak hanya mendorong transparansi dan tata kelola emiten, tetapi juga memperkuat kontrol publik terhadap kepemilikan saham, sehingga pasar modal Indonesia semakin atraktif bagi investor domestik maupun global," ujar Hasan dalam konferensi pers di gedung BEI Rabu (4/2).

Hasan mengatakan dalam pertemuan dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dukungan diberikan secara komprehensif. AEI menekankan agar kebijakan free float diterapkan secara bertahap, terukur, dan hati-hati, menyesuaikan kapasitas pasar serta risiko yang ada.

"Bahkan pada hari ini kami menerima berbagai aspek masukan lainnya dari AEI, seperti terkait penerapan kebijakan free float ini agar dilakukan secara bertahap, terukur dan hati-hati. Tentu melihat kondisi kapasitas pasar dan juga risiko-risiko yang menyertai peralihan tersebut," terang Hasan.

Adapun, masukan lain mencakup penguatan transparansi informasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), reklasifikasi investor, serta keterbukaan kepemilikan saham di atas 1%. Selain itu, diskusi juga menyoroti penataan peran investor institusi untuk menjaga keseimbangan pasar, serta dorongan pendidikan berkelanjutan dan literasi keuangan bagi investor maupun pengurus emiten.

Hasan menyampaikan kesepakatan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara regulator dan pelaku industri. Ia mengklaim reformasi pasar modal Indonesia kini berjalan menyeluruh, tidak hanya menyasar struktur kepemilikan saham, tetapi juga aspek transparansi, tata kelola, dan kualitas partisipasi investor.