Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program asuransi kesehatan sosial wajib bagi seluruh penduduk Indonesia yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Dengan peserta lebih dari 280 juta jiwa, JKN adalah skema jaminan kesehatan terbesar di dunia.
Peserta terbagi antara penerima bantuan iuran yang ditanggung pemerintah, pekerja yang iurannya dibayar bersama pemberi kerja, dan peserta mandiri. Besaran iuran, penerapan kelas rawat inap standar, tunggakan, dan keberlanjutan dana jaminan sosial menjadi isu yang terus berulang.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang JKN, dari iuran dan kelas layanan, prosedur berobat dan rujukan, kondisi keuangan program, hingga kebijakan pemerintah dan BPJS Kesehatan. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
BPJS Kesehatan Luruskan Polemik Surat Kontrol: Bukan Aturan Baru, Ini Fungsinya
BPJS Kesehatan merespons polemik surat kontrol yang viral di medsos. Kepala Humas tegaskan ini bukan aturan baru, dan jelaskan fungsi serta mekanismenya.
Baca selengkapnya →
BPJS Kesehatan Pastikan Iuran JKN Tetap
Iuran JKN masih mengacu pada Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan. Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap informasi yang menyesatkan
Baca selengkapnya →
BPJS Kesehatan Minta Jamaah Haji Pastikan Kepesertaan JKN Aktif
Masih ditemukan kasus jamaah yang harus menanggung sendiri biaya pengobatan karena status kepesertaan JKN tidak aktif, saat membutuhkan layanan rumah sakit
Baca selengkapnya →
BPJS Kesehatan Usul Kepesertaan JKN Jadi Syarat Wajib Penerimaan Mahasiswa Baru
Perlindungan kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa, terutama mereka yang berpindah domisili untuk menempuh pendidikan tinggi
Baca selengkapnya →
Program JKN 3T: Kapal Rumah Sakit Siap Perluas Layanan Kesehatan
BPJS Kesehatan merancang layanan berbasis kapal rumah sakit untuk menjangkau wilayah 3T. Program JKN 3T ini menjadi agenda percepatan guna memperluas akses kesehatan di daerah terp...
Baca selengkapnya →
BPJS Kesehatan: Bayi Baru Lahir Tidak Otomatis Jadi Peserta JKN
BPJS Kesehatan menegaskan bayi baru lahir belum otomatis menjadi peserta JKN. Pendaftaran tetap harus dilakukan aktif, meski ke depan direncanakan integrasi digital untuk mempermud...
Baca selengkapnya →
Verifikasi PBI-JKN, Foto Rumah dan Token Listrik Jadi Syarat Kelayakan
Foto dokumen tersebut menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan ground check oleh petugas guna menilai kelayakan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan terbaru
Baca selengkapnya →
UU APBN Tetapkan 146 Juta PBI JKN, Mengapa Pemerintah Hanya Pakai 96,8 Juta?
DPR soroti selisih kuota PBI JKN 2026. UU APBN tetapkan 146 juta penerima, pemerintah batasi 96,8 juta meski anggaran Rp58,9 triliun tersedia.
Baca selengkapnya →
Purbaya Ungkap Rencana Perpres Pemutihan Utang Iuran BPJS Mandiri Kelas 3
Pemerintah susun Perpres hapus piutang iuran dan denda JKN PBPU & BP kelas 3 untuk tingkatkan kepesertaan dan keberlanjutan sistem.
Baca selengkapnya →
Salah Sasaran, Purbaya Sebut 41% PBI JKN Dinikmati Kelompok Desil Atas
Purbaya sebut 41% penerima PBI JKN kini dari kelompok ekonomi menengah-atas, sehingga perlu perbaikan sasaran bantuan.
Baca selengkapnya →
Anggaran Kesehatan Naik ke Rp247 Triliun, Purbaya Buka Suara
Anggaran kesehatan 2026 naik jadi Rp247,3 triliun. Purbaya menyebut kenaikan ini untuk perkuat JKN dan PBI serta jaga layanan kesehatan.
Baca selengkapnya →
Purbaya Sebut Lonjakan Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS Picu Kegaduhan Publik
Purbaya ungkap 11 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan Februari 2026 picu protes. Lonjakan mendadak hampir 10% dari total 98 juta peserta.
Baca selengkapnya →
