periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ia menyebut per tahun 2026 alokasi anggaran mencapai Rp247,3 triliun atau meningkat 13,2% dari anggaran sebelumnya yakni Rp218,5 triliun.
Purbaya mengaku kerap dibuat pusing oleh anggaran Kementerian Kesehatan yang terus meningkat setiap tahun. Meski demikian, besarnya alokasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sekalipun anggarannya terus membesar dari tahun ke tahun.
"Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang enggak tahu. Kalau saya di keuangan juga pusing terus, ini besar terus, makin besar makin besar, tapi enggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Konsultasi dengan DPR dalam rangka membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (9/2).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendorong efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya melalui dukungan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pada 2026 menjangkau 96,8 juta peserta.
Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan JKN juga diwujudkan melalui dukungan pembiayaan defisit. Purbaya mengingatkan bahwa pada periode 2014–2019, pembiayaan JKN mengalami tren defisit akibat ketidakseimbangan antara besaran iuran dan manfaat yang diberikan.
"APBN berkontribusi menutup defisit hingga tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan intervensi dengan penyesuaian melalui Perpres 75/2019 juncto Perpres 64/2020," paparnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa berbagai program pemerintah pada APBN 2026 secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dari total belanja negara, sekitar Rp897,6 triliun diperkirakan diterima masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai bantuan sosial, termasuk PBI JKN.
Ia menilai alokasi tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan. Sebanyak 59% dari total alokasi belanja tersebut dinikmati oleh masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 5 yang memang menjadi sasaran utama PBI JKN.
"Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar