Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pinjaman online, hingga aset kripto yang beralih ke pengawasannya sejak 2025. Sejak Maret 2026 OJK dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
OJK berwenang mencabut izin bank dan perusahaan pembiayaan, mengenakan sanksi pada emiten, memblokir pinjol dan investasi ilegal lewat Satgas Pasti, serta menerbitkan aturan yang mengubah cara bank dan platform keuangan melayani nasabah.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang OJK, dari regulasi baru, pencabutan izin, penanganan kasus industri keuangan, data kredit dan pinjol, hingga peringatan investasi ilegal. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
OJK: Dua Aturan Sedang Disiapkan untuk Transisi ke Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi ungkap dua POJK sedang disiapkan untuk transisi ke Bursa BMKS, jenis komoditas diatur lewat Perpres terpisah
Baca selengkapnya →
OJK: Demutualisasi BEI Tak Kurangi Kewenangan Pengawasan
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi tegaskan demutualisasi BEI tidak mengurangi kewenangan pengawasan OJK, independensi bursa tetap dijaga.
Baca selengkapnya → Respons BEI Usai MSCI Pertahankan Status Indonesia sebagai Emerging Market
BEI merespons keputusan MSCI mempertahankan Indonesia sebagai emerging market sekaligus mendepak 10 saham dari indeks global.
Baca selengkapnya →
MSCI Pertahankan Status Indonesia sebagai Emerging Market
MSCI tetap mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market pada Index Review Agustus 2026, meski bursa domestik masih dibekukan dan 10 saham RI didepak dari indeks.
Baca selengkapnya →
OJK dan Kementerian UMKM Bentuk Satgas Khusus Guna Perluas Akses Pembiayaan Usaha
OJK dan Kementerian UMKM membentuk satgas khusus untuk memperluas akses pembiayaan serta memperkuat jaringan pasar bagi para pelaku usaha nasional.
Baca selengkapnya →
OJK Siapkan Batas Maksimal Kepemilikan Saham BEI, Ini Kaitannya dengan Aturan Free Float 15%
OJK menyiapkan batas maksimal kepemilikan saham BEI lewat aturan demutualisasi, berjalan bersamaan dengan kewajiban free float 15% bagi emiten yang sudah lebih dulu berlaku.
Baca selengkapnya →
OJK Tanggapi Wacana Masjid Istiqlal Masuk Pasar Modal
OJK sebut wacana Masjid Istiqlal masuk pasar modal lewat wakaf produktif masih tahap awal, skema investasinya pun belum ditentukan.
Baca selengkapnya →
NAB Reksadana Tembus Rp667 Triliun per 7 Agustus 2026
OJK catat Nilai Aktiva Bersih reksadana naik jadi Rp667 triliun, sejalan dengan bertambahnya jumlah investor pasar modal yang tembus 30,27 juta orang.
Baca selengkapnya →
Pemerintah Kaji Insentif Pajak untuk ETF Emas
Pemerintah menggodok pembebasan PPN dan PPh atas transaksi Electronic Gold Receipt, instrumen kunci ETF emas yang baru diluncurkan di pasar modal Indonesia pekan ini.
Baca selengkapnya →
Minim Laporan Keuangan, Mayoritas UMKM Sulit Tembus Pembiayaan Formal
OJK menyebut hanya 3,51% UMKM di Indonesia yang memiliki laporan keuangan, sehingga literasi dan tata kelola menjadi tantangan akses pembiayaan.
Baca selengkapnya →
OJK Ingatkan Risiko Manipulasi Identitas AI di Pindar
OJK buka suara soal manfaat sekaligus risiko AI di industri pindar, mulai dari deteksi fraud hingga potensi manipulasi identitas peminjam.
Baca selengkapnya →
OJK Tangani 124 Kasus Pasar Modal, Denda Rp240,5 Miliar
OJK ungkap 124 kasus pemeriksaan khusus pasar modal, 35 sudah tuntas dengan total sanksi tembus Rp240,5 miliar sepanjang 2026.
Baca selengkapnya →