Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pinjaman online, hingga aset kripto yang beralih ke pengawasannya sejak 2025. Sejak Maret 2026 OJK dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
OJK berwenang mencabut izin bank dan perusahaan pembiayaan, mengenakan sanksi pada emiten, memblokir pinjol dan investasi ilegal lewat Satgas Pasti, serta menerbitkan aturan yang mengubah cara bank dan platform keuangan melayani nasabah.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang OJK, dari regulasi baru, pencabutan izin, penanganan kasus industri keuangan, data kredit dan pinjol, hingga peringatan investasi ilegal. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
Rekrutmen DK OJK Dimulai, Pengurus Parpol Wajib Mundur Jika Mendaftar
Pemerintah membentuk Pansel untuk memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Pendaftaran dibuka 11 Februari–2 Maret 2026 dengan syarat ketat.
Baca selengkapnya →
Presiden Bentuk Pansel ADK OJK, Pendaftaran Dibuka 11 Februari–2 Maret 2026
Presiden Prabowo membentuk Panitia Seleksi ADK OJK dengan pendaftaran terbuka 11 Februari–2 Maret 2026. Seleksi dilakukan empat tahap untuk memperkuat kepemimpinan dan tata kelola...
Baca selengkapnya →
LPS Siap Bayar Klaim Penjaminan Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon
Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor Perumda BPR Bank Cirebon atau melalui website LPS (www.lps.go.id), setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan n...
Baca selengkapnya →
OJK Denda Ratusan Miliar ke Ribuan Pelanggar, Terbanyak Kasus Manipulasi Saham
OJK menjatuhkan denda Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak sepanjang 2022-Januari 2026. Sanksi didominasi kasus manipulasi saham.
Baca selengkapnya →
Buntut Pelanggaran IPO, OJK Denda Miliaran Rupiah ke Emiten PIPA dan REAL
OJK menindak PIPA, REAL, dan UOB Kay Hian atas pelanggaran pasar modal, termasuk kesalahan laporan keuangan, penyimpangan IPO, dan informasi menyesatkan, dengan denda dan larangan...
Baca selengkapnya →
Membedah 8 Langkah Reformasi Pasar Modal, Apa Saja?
OJK dan BEI menyiapkan delapan rencana aksi reformasi pasar modal sebagai respons atas sorotan MSCI, mencakup penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola, penegakan hukum, dan...
Baca selengkapnya →
OJK Bongkar Skandal Aset Fiktif Multi Makmur Lemindo, Direksi Didenda Rp3,3 Miliar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membongkar praktik pencatatan aset tanpa bukti transaksi yang sah dalam laporan keuangan PT Multi Makmur Lemindo Tbk, menyeret direksi hingga auditor p...
Baca selengkapnya →
Modus Pegawai Palsu Terbongkar, OJK Sanksi Repower dan Bekukan UOB Kay Hian
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membongkar pelanggaran PT Repower Asia Indonesia Tbk mulai dari transaksi tanah tanpa prosedur hingga skandal pemalsuan data investor IPO yang mengaku...
Baca selengkapnya →
OJK Pastikan Aturan Free Float 15% Tak Pengaruhi Minat IPO
OJK pastikan kenaikan free float minimum 15% tak kurangi minat emiten baru. Aturan transisi memberi waktu penyesuaian, sambil dorong kualitas dan transparansi pasar modal.
Baca selengkapnya →
OJK Proyeksikan Premi Industri Asuransi Tumbuh hingga 7% di 2026
OJK optimistis premi industri asuransi tumbuh 2026 seiring penguatan permodalan dan penataan industri. Aset diproyeksikan naik 5-7%, premi diharapkan tumbuh lebih tinggi.
Baca selengkapnya →
OJK Incar Pertumbuhan Kredit Perbankan hingga 12% pada 2026
Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 10–12% pada 2026, didukung stabilitas perbankan, pertumbuhan dana pihak ketiga, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keua...
Baca selengkapnya →
OJK Catat Pembiayaan Tembus Rp9.540 Triliun Sepanjang 2025
Sektor jasa keuangan tetap menjadi pilar pembangunan nasional. Hingga 2025, pembiayaan mencapai Rp9.540 triliun, didorong sinergi OJK, regulator, dan pelaku industri.
Baca selengkapnya →