Periskop.id - Transformasi digital Indonesia memasuki fase baru. Setelah bertahun-tahun berfokus pada perluasan akses internet dan adopsi layanan digital, tantangan berikutnya adalah memastikan kesiapan digital benar-benar berubah menjadi nilai ekonomi nyata, produktivitas, kewirausahaan digital, dan lapangan kerja berkualitas.

Hal itu menjadi pesan utama dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index atau EV-DCI 2026 yang dirilis East Ventures. Laporan tahun ini mengusung tema “Penguatan pembangunan nasional melalui pemberdayaan teknologi digital”.

EV-DCI 2026 menilai transformasi digital tidak cukup berhenti pada meningkatnya akses dan penggunaan teknologi. Kesiapan digital harus mampu diterjemahkan menjadi dampak sosial ekonomi yang lebih luas, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dalam ekosistem digital.

Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca mengatakan, keunggulan digital Indonesia ke depan akan ditentukan oleh kemampuan mengelola data, membangun platform terintegrasi, dan mendistribusikan informasi yang dapat dipercaya.

“Dengan akses digital yang semakin terdistribusi dengan baik, keunggulan kompetitif Indonesia terletak pada kesediaan kita untuk mendorong efisiensi dalam pengumpulan data, membangun platform yang terintegrasi untuk memproses data tersebut, serta mendistribusikan informasi yang tepercaya," kata Willson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures. Dengan mengintegrasikan kapabilitas ini ke dalam program nasional, lanjutnya, kita dapat mengeksekusi program-program nasional dengan perencanaan dan proses yang lebih lancar, memantau secara real time, serta melakukan iterasi dengan cepat untuk beradaptasi terhadap isu-isu yang muncul dari lapangan. "Hal ini akan mengubah infrastruktur digital menjadi dividen digital yang nyata bagi semua,” ucap Willson.

Skor EV-DCI 2026 Naik ke 42,2

EV-DCI 2026 mencatat skor daya saing digital Indonesia naik menjadi 42,2. Angka ini meningkat dibandingkan 38,8 pada 2025, 38,1 pada 2024, 37,8 pada 2023, dan 35,2 pada 2022.

Dalam tujuh tahun terakhir, rata-rata skor provinsi disebut meningkat lebih dari 50% sejak 2020. Kenaikan ini menunjukkan transformasi digital Indonesia bergerak stabil dan progresif.

Laporan EV-DCI 2026 memetakan daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten. Indeks ini disusun dari tiga subindeks, yakni Input, Output, dan Penunjang. Ketiganya diturunkan menjadi sembilan pilar dengan 50 indikator.

Cakupan ini membuat EV-DCI tidak hanya melihat infrastruktur digital, tetapi juga bagaimana infrastruktur tersebut berdampak pada produktivitas, kewirausahaan, sumber daya manusia, dan ekosistem pendukung.

37 Provinsi Membaik, tapi Kesenjangan Belum Tertutup

Laporan ini mencatat 37 dari 38 provinsi mengalami perbaikan skor. Namun, peningkatan itu belum otomatis menghapus kesenjangan digital antardaerah. Sepuluh provinsi dengan skor tertinggi masih didominasi wilayah di Pulau Jawa. DKI Jakarta dan Jawa Barat kembali menempati posisi pertama dan kedua, konsisten selama enam tahun terakhir.

Daftar 10 provinsi teratas EV-DCI 2026 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Posisi ini menunjukkan, pusat-pusat ekonomi besar masih memiliki keunggulan kuat dalam kesiapan digital. Wilayah dengan infrastruktur lebih baik, ekosistem bisnis lebih matang, talenta lebih banyak, dan adopsi layanan digital lebih tinggi masih memimpin.

Namun, yang menjadi catatan penting, jarak antara provinsi teratas dan terbawah masih sangat lebar. DKI Jakarta sebagai provinsi dengan skor tertinggi unggul hampir 60 poin dari provinsi di peringkat terbawah. Dengan kata lain, ada provinsi yang hampir dua kali lebih siap secara digital dibandingkan provinsi lainnya.

Papua Barat Daya Jadi Sorotan Positif

Salah satu temuan menarik EV-DCI 2026 adalah lonjakan Papua Barat Daya. Provinsi ini mencatat kenaikan peringkat terbesar, yakni naik 15 posisi. Pertumbuhan Papua Barat Daya terutama didukung oleh pilar infrastruktur. Salah satu faktor pendorongnya adalah meningkatnya rasio desa yang mendapat sinyal 4G.

Selain itu, hampir semua metrik pada pilar Kewirausahaan dan Produktivitas juga mengalami pertumbuhan. Salah satunya adalah rasio pekerja yang menggunakan internet untuk penjualan melalui media sosial.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa daerah di luar pusat ekonomi besar tetap bisa mengejar ketertinggalan jika konektivitas membaik dan internet mulai digunakan untuk aktivitas ekonomi produktif.

Namun, lonjakan satu provinsi belum cukup. Pemerataan digital tetap membutuhkan investasi berkelanjutan pada infrastruktur, kualitas internet, harga layanan yang terjangkau, serta pelatihan masyarakat agar akses digital tidak hanya dipakai untuk konsumsi, tetapi juga produksi.

Dari Adopsi Digital ke Penciptaan Nilai

East Ventures menilai fase berikutnya dari transformasi digital Indonesia bukan lagi sekadar memperluas adopsi teknologi. Tantangan yang lebih penting adalah menciptakan nilai digital.

Artinya, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah tidak hanya memakai teknologi, tetapi mampu mengubahnya menjadi produktivitas, efisiensi, inovasi, dan pendapatan.

Dalam konteks pemerintah, digitalisasi dapat membantu program nasional berjalan lebih tepat sasaran. Data yang terintegrasi memungkinkan perencanaan lebih baik, pemantauan real time, dan evaluasi cepat jika ada masalah di lapangan.

Dalam konteks bisnis, teknologi digital dapat membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas, mencatat transaksi, mengakses pembiayaan, dan membangun model usaha baru.

Dalam konteks tenaga kerja, digitalisasi membuka peluang pekerjaan baru, tetapi juga menuntut keterampilan baru. Di sinilah talenta digital menjadi isu penting.

Talenta Digital dan AI Jadi Tantangan Baru

EV-DCI 2026 menyoroti, talenta digital menjadi pendorong utama fase penciptaan nilai digital. Namun, laju perkembangan talenta digital disebut mulai melandai. Tantangan ini makin besar karena kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence mulai mengubah kebutuhan keterampilan di ekonomi digital. Permintaan tenaga kerja bergeser dari literasi digital dasar menuju kompetensi yang lebih terapan, termasuk kemampuan mengintegrasikan AI ke dalam bisnis, produk, dan layanan publik.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria pernah menegaskan kebutuhan besar Indonesia terhadap talenta digital. "Dan untuk yang digital talent kita membutuhkan sekitar 9 juta orang di Tahun 2030 untuk bisa mendongkrak ekonomi digital tadi," ucap Nezar.

Pernyataan tersebut masih relevan dalam konteks EV-DCI 2026. Jika Indonesia ingin memaksimalkan ekspansi infrastruktur digital dan pusat data, maka negara tidak cukup hanya membangun jaringan dan server. Indonesia juga harus menyiapkan manusia yang mampu mengolah data, membangun produk, memahami keamanan siber, memanfaatkan AI, dan menciptakan solusi digital.

Ekonomi Digital Besar, tapi Perlu Fondasi Lebih Kuat

Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan, ekonomi digital Indonesia mendekati nilai GMV US$100 miliar pada 2025 dan tetap menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Kenaikan tersebut didorong oleh sektor e-commerce, video commerce, pembayaran digital, media online, layanan keuangan digital, transportasi daring, dan makanan.

Namun, ekonomi digital yang besar belum tentu otomatis inklusif. Jika mayoritas nilai ekonomi hanya terkonsentrasi di wilayah besar, maka ketimpangan digital dapat ikut menciptakan ketimpangan ekonomi.

Karena itu, EV-DCI 2026 menekankan pentingnya menghubungkan kesiapan digital dengan dampak nyata di daerah. Internet tidak cukup hanya tersedia. Ia harus membantu warga membuka usaha, pelajar mengakses pendidikan, UMKM naik kelas, pemerintah memperbaiki layanan, dan masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Digitalisasi Pembayaran Jadi Fondasi

Salah satu ekosistem digital yang terus berkembang di Indonesia adalah sistem pembayaran. Bank Indonesia mencatat akselerasi digitalisasi pembayaran perlu diimbangi dengan struktur industri yang kuat, aman, dan berdaya tahan. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut digitalisasi pembayaran telah mendorong peningkatan transaksi digital.

“Berbagai inisiatif digitalisasi pembayaran dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah mendorong pertumbuhan transaksi digital secara signifikan,” kata Perry.

Bank Indonesia memperkirakan volume transaksi digital dapat mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030. Perluasan QRIS, BI-FAST, SNAP, dan digitalisasi transaksi pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu pendorongnya.

Konteks ini sejalan dengan EV-DCI 2026. Daya saing digital tidak hanya berbicara soal akses internet, tetapi juga bagaimana sistem pembayaran, layanan publik, data, dan infrastruktur digital bekerja sebagai fondasi ekonomi yang lebih produktif.

Empat Prioritas Daya Saing Digital

Berdasarkan temuan EV-DCI 2026, penguatan daya saing digital Indonesia perlu berfokus pada empat prioritas utama. Pertama, memperkuat kolaborasi dalam transformasi digital. Pemerintah, sektor swasta, startup, akademisi, dan komunitas lokal perlu bekerja bersama agar solusi digital tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, memperluas konektivitas digital untuk pemerataan daerah. Kesenjangan digital tidak akan tertutup jika infrastruktur, kualitas internet, dan keterjangkauan harga masih timpang.

Ketiga, mendorong digitalisasi UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi masih banyak yang menghadapi hambatan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Rekam jejak transaksi digital bisa menjadi basis penilaian kelayakan usaha, sekaligus membuka jalan ke inklusi keuangan.

Keempat, meningkatkan jumlah dan kapabilitas talenta digital. Penguatan SDM tidak bisa hanya berhenti pada pelatihan dasar. Indonesia perlu mempercepat pelatihan lanjutan, reskilling, upskilling, dan kompetensi AI agar talenta lokal bisa mengikuti pertumbuhan infrastruktur digital global.

Akses Internet Makin Luas

Peningkatan daya saing digital juga ditopang oleh bertambahnya pengguna internet. Berdasarkan data APJII yang dikutip GoodStats, penetrasi internet Indonesia mencapai 81,72 persen pada 2026 dengan 235,26 juta pengguna.

Angka tersebut menunjukkan akses digital sudah masuk ke sebagian besar penduduk. Namun, kualitas akses tetap menjadi pekerjaan rumah. Penetrasi tinggi tidak selalu berarti kecepatan, stabilitas, keterjangkauan, dan manfaat ekonomi sudah merata.

Di daerah perkotaan, internet bisa menjadi pintu masuk e-commerce, layanan keuangan digital, pendidikan daring, kerja jarak jauh, dan inovasi bisnis. Namun, di wilayah yang koneksinya masih lemah, internet belum tentu memberi dampak ekonomi maksimal.

Karena itu, agenda pemerataan digital harus naik kelas dari sekadar “terhubung” menjadi “produktif setelah terhubung”.