periskop.id - Nama Dyastasita Widya Budi tengah ramai diperbincangkan publik setelah menjadi salah satu dewan juri dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang viral di media sosial.
Polemik tersebut mencuat usai beredarnya video perlombaan yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta dengan substansi yang dianggap serupa. Video itu dengan cepat menyebar di TikTok, Instagram, hingga X (Twitter), memicu perdebatan panjang di kalangan warganet.
Banyak publik mempertanyakan objektivitas penilaian dewan juri setelah salah satu regu mendapat pengurangan poin, sementara regu lain memperoleh nilai penuh untuk jawaban yang dinilai hampir sama.
Di tengah ramainya kontroversi tersebut, profil Dyastasita Widya Budi pun ikut menjadi perhatian masyarakat. Banyak netizen mulai mencari tahu latar belakang, jabatan, hingga rekam jejaknya di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Kronologi Polemik LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar
Kontroversi bermula dari pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam soal tersebut, peserta diminta menyebutkan lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak kemudian menjawab:
“Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden.”
Namun jawaban tersebut justru mendapat pengurangan nilai karena dewan juri menganggap unsur “Dewan Perwakilan Daerah” atau DPD tidak terdengar dengan jelas.
“Nilai -5,” kata Dyastasita WB.
“Eh regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Jadi dewan juri tadi berpendapat enggak ada DPD,” ujar Dyastasita menjelaskan.
Tidak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada regu lain. Jawaban yang disampaikan dinilai memiliki substansi serupa, tetapi justru mendapat nilai penuh.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” jawab regu B.
Perbedaan penilaian tersebut langsung diprotes oleh peserta dari SMAN 1 Pontianak yang merasa jawaban mereka sebenarnya sama.
Situasi semakin memanas ketika salah satu dewan juri lain menegaskan bahwa artikulasi menjadi faktor penting dalam penilaian.
“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai.”
Video polemik itu akhirnya viral dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat luas.
Siapa Dyastasita Widya Budi?
Berdasarkan informasi dari laman resmi MPR RI, Dyastasita Widya Budi merupakan pejabat tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Saat ini, Dyastasita menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI.
Ia juga diketahui memiliki pangkat Pembina Utama (IV/e) dan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di berbagai daerah.
Dari sisi pendidikan, Dyastasita Widya Budi diketahui merupakan lulusan strata satu (S1) dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).
Posisinya di lingkungan MPR RI membuat Dyastasita sering terlibat dalam kegiatan edukasi ketatanegaraan, seminar kebangsaan, hingga lomba cerdas cermat tingkat pelajar.
Kekayaan Dyastasita Widya Budi
Selain profil dan jabatannya, laporan harta kekayaan Dyastasita Widya Budi juga ikut menjadi sorotan publik setelah polemik LCC Kalbar viral.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 26 Maret 2026 untuk periode 2025, total kekayaan Dyastasita Widya Budi tercatat sebesar Rp581.220.940 setelah dikurangi utang.
Dalam laporan tersebut, aset tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp697 juta.
Adapun rincian properti yang tercatat antara lain:
- Tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai Rp251 juta
- Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp80 juta
- Tanah dan bangunan lain di Jakarta Pusat senilai Rp365 juta
Sementara itu, kas dan setara kas tercatat sebesar Rp1,6 juta. Tidak ada catatan kepemilikan kendaraan, surat berharga, maupun harta bergerak lainnya dalam laporan tersebut.
Reaksi Publik di Media Sosial
Polemik penilaian dalam LCC 4 Pilar Kalbar menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di media sosial sepanjang akhir pekan.
Banyak warganet menilai dua jawaban peserta memiliki inti yang sama, tetapi memperoleh hasil penilaian berbeda. Hal itu memunculkan kritik terhadap profesionalisme dan objektivitas dewan juri.
Akun Instagram @smansaptk.informasi bahkan meminta adanya klarifikasi terbuka terkait mekanisme penilaian agar integritas kompetisi tetap terjaga.
Di sisi lain, ada pula sebagian netizen yang membela keputusan juri dengan alasan lomba cerdas cermat memang membutuhkan artikulasi yang jelas dan tegas dalam penyampaian jawaban.
MPR RI Lakukan Evaluasi
Menanggapi polemik yang berkembang, pihak MPR RI akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap mekanisme perlombaan dan sistem penilaian dewan juri.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan lomba akademik di masa depan agar lebih transparan dan objektif.
Tinggalkan Komentar
Komentar