Periskop.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan. Sekalipun sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Menurutnya, saat ini pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi program tersebut.
"Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," kata Luhut dalam konferensi pers, usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Jakarta, Jumat (3/10).
Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG. Mereka menilai, program ini menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan.
Menurut Luhut, program MBG justru memiliki manfaat jangka panjang karena membangun rantai pasok baru bagi kebutuhan pangan lokal, mulai dari telur, ikan, hingga pisang.
"Ini kan baru sembilan bulan (berjalan) Pak Dadan. Jadi kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik bolehlah, (kritik) enggak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru," ujarnya.
Luhut pun menyampaikan pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab, keterlibatan pemda, menurutnya perlu diperluas agar distribusi makanan lebih tepat sasaran.
Maka dari itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menilai negatif program MBG. Dalam tiga bulan ke depan, dengan perbaikan data dan sistem, pelaksanaan program MBG akan semakin baik.
"Kita lihat tiga bulan ke depan, menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan. Kami lakukan pengecekan fisik, kami membangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan. Sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat," bebern ya.
Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) melalui perwakilannya menilai program MBG sebaiknya dihentikan sementara, karena dinilai sarat misalokasi anggaran.
"Dengan mengubah penerima MBG dari yang bersifat universal menjadi targeted, pemerintah dapat memperbaiki misalokasi anggaran serta menyesuaikan program dengan tujuan kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif,” ujar Ekonom Lili Yan Ing.
Senada, Ekonom Milda Irhamni dari AEI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen untuk menghindari konflik kepentingan.
Penyerapan Anggaran
Di sisi lain, Luhut juga memastikan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membaik. Dengan kondisi itu, menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu mengalihkan anggaran MBG untuk program lain.
"Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut.
Menurutnya, perbaikan serapan anggaran akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Pasalnya, dana yang dialokasikan pemerintah untuk MBG dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, Luhut mengatakan program MBG saat ini sudah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja. Lebih lanjut, Luhut berpesan agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih cermat dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pangan penunjang MBG, seperti telur, ayam, pisang, ikan, dan sayuran.
Sebab, jika pasokan tidak dijaga dengan cepat, maka berisiko terjadi kelangkaan di daerah tertentu.
"Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan (Kepala BGN), karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap,” serunya.
Luhut sendiri mengaku melihat, anggaran MBG akan terserap dengan baik. Hal ini menurutnya akan menggerakkan ekonomi di bawah.
“Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," ujarnya.
Sementaa itu, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan, hingga 3 Oktober 2025, penyerapan anggaran MBG sudah mencapai Rp21,64 triliun atau 34% dari total alokasi.
"Hari ini sudah Rp21,64 triliun jadi sudah mencapai 34% untuk secara keseluruhan. Tetapi untuk bantuan pemerintah, makan bergizinya Rp18,63 triliun, itu sudah mencapai 37%. Jadi sudah 37% penerima manfaat makan bergizi," ucap Dadan.
Tinggalkan Komentar
Komentar