Periskop.id - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani optimistis, setoran dividen BUMN tahun ini bisa mencapai Rp140 triliun. Ia menyebut, setoran ini akan diterima negara secara bertahap
"Dividen kita pada tahun ini kita terima, walaupun kita terima secara bertahap, itu kurang lebih (diperkirakan) mencapai Rp140 triliun," ujar Rosan dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10).
Ia mengatakan, Danantara saat ini mengelola aset senilai US$1 triliun atau sekitar Rp16,57 kuadriliun. Besarnya aset ini menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
"Ini adalah awalnya, dan tentunya aset ini kita ketahui adalah dari semua transformasi BUMN yang dulu berada kepemilikannya di bawah Kementerian Keuangan, tapi dikelola oleh Kementerian BUMN, dan sekarang kepemilikan serta pengelolaannya ada di bawah Danantara," tuturnya.
Rosan menargetkan, lembaga yang dipimpinnya dapat menghimpun dan menginvestasikan dana hingga US$40 miliar atau sekitar Rp662,8 triliun (kurs Rp16.570 per dolar AS) dalam lima tahun ke depan.
“Itu tanpa menggunakan leverage. Itu semua berasal dari modal ekuitas. Kalau saya pakai leverage empat atau lima kali, maka saya punya sekitar US$250 miliar (sekira Rp4.142,5 triliun) untuk diinvestasikan,” ujar Rosan.
Poles Laporan Keuangan
Ia menegaskan, di bawah Danantara maka tidak ada lagi perusahaan BUMN yang berani melakukan hal-hal untuk mempercantik atau memoles laporan keuangannya.
"Itu kita ingin lakukan, karena saya bilang, di bawah Danantara, di bawah kepemimpinan saya tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku (laporan) keuangan atau kelihatan profitnya besar, tapi begitu bagi dividen harus pinjam uang dulu," ujar Rosan.
Dia mengatakan, dahulu komisaris BUMN ikut mendorong untuk supaya profit BUMN tinggi dengan cara istilahnya mempercantik laporan atau buku keuangan.
"Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya 'dibedakin' supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud. Jadi melaporkan yang tidak benar," imbuhnya.
Rosan siap melakukan koreksi beberapa laporan keuangan perusahaan BUMN yang tidak sesuai atau tidak benar pada tahun depan. "Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk (BUMN) yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar," tegasnya.
Adapun untuk kebijakan pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya, diterapkan sebagai upaya memastikan kontribusi nyata Direksi dan Komisaris terhadap tata kelola BUMN dan anak usaha.
Melalui Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025 yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, Danantara Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya.
Mengacu SE, untuk anggota Direksi BUMN dan anak usaha, pemberian tantiem, insentif (insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenarnya. Laporan kinerja harus dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Selain itu, bukan merupakan hasil aktivitas semu pencatatan akuntansi/laporan keuangan. Namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan sebelum waktunya dan/atau tidak mencatatkan beban untuk memperbesar laba perusahaan atau financial statement fraud (manipulation).
Pengurangan Jumlah BUMN
Adapun untuk memperkuat kapasitas investasi, Rosan pun mengungkapkan Danantara juga aktif membentuk dana bersama (co-investment funds) dengan sejumlah sovereign wealth fund (SWF) global. Saat ini, kerja sama telah terjalin dengan mitra dari Qatar Investment Authority (QIA) dan China Investment Corporation (CIC).
Selain itu, Danantara tengah menjajaki kemitraan serupa dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Public Investment Fund Arab Saudi. Rosan juga mengungkapkan, salah satu agenda besar yang diusung adalah restrukturisasi BUMN. Ia menyebut, jumlah BUMN yang saat ini mencapai sekitar 1.000 entitas akan dikonsolidasikan menjadi sekitar 200.
Presiden RI Prabowo Subianto sendiri optimistis, upaya pengurangan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha, dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).
Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan, sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” kata Prabowo.
Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional. Termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.
Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global. Melalui upaya tersebut, ia optimis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.
“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” serunya.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masih adanya jarak antara pelaku ekonomi dan aktor politik di Indonesia. Menurutnya, banyak pemimpin politik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya efisiensi dan pengelolaan bisnis yang modern.
“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka (data) atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” tutur Presiden.
Tinggalkan Komentar
Komentar