Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah menempatkan dana berlebih di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing. Hal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
"Saya sarankan ke mereka kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah yang di pusat, tapi biarkan saja di BPD daerahnya," kata Purbaya pada Rapat Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).
Purbaya menyatakan, pihaknya menerima laporan mengenai pemerintah daerah yang menempatkan kelebihan dananya di bank pemerintah di tingkat pusat. Menurutnya, hal itu menyebabkan berkurangnya perputaran uang di daerah, sehingga pengusaha lokal kesulitan untuk mendapatkan pendanaan.
"Kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh, pebisnis dari daerah enggak bisa dapat pinjaman," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah senantiasa berusaha untuk melakukan pemerataan ekonomi dan Pembangunan. Namun jika pemda terus menempatkan dananya di pusat maka pemerataan pembangunan ekonomi akan terus terhambat.
"Kami kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial tapi kalau daerah menaruh semuanya di pusat, ya nggak rata rata. Kami kirim ke daerah dari pusat, ya dikirim lagi ke pusat. Di sana kering, di sini menumpuk uangnya. Jadi, itu salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengolahan uang yang berdampak optimal ke daerah," kata Purbaya.
Purbaya juga mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing, sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya. "Kalau mereka ragu terhadap kinerja BPD-nya, ya dibetulin BPD-nya, sehingga uangnya di daerah, daerahnya tetap bisa tumbuh," tuturnya.
Dari BTN ke BPD
Sebelumnya, Purbaya menyatakan membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), bila serapan BTN tetap rendah.
“Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya, Jumat (17/10).
Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.
Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen. Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.
Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.
Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana. Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.
“Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.
Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah. Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.
Tinggalkan Komentar
Komentar