periskop.id - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyebut perlunya perbaikan data pangan nasional yang ditekankan sebagai dasar untuk mengendalikan inflasi secara akurat. Hal itu menyusul temuan di beberapa daerah yang mencatat surplus, namun harga komoditas tetap meningkat.
“Akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan pemerintah," tegas Andi melansir berita resmi DPR RI, dikutip Senin (17/11).
Menurutnya, ketidaksesuaian data produktivitas pangan kerap kali terjadi. Misalnya, meski beras tercatat surplus, harganya tetap tinggi di beberapa daerah. Begitu pula dengan cabai merah, tomat, dan telur, yang menandakan adanya masalah pada data atau distribusi.
Dalam momentum rapat dengan Bank Indonesia, Komisi XI mendapat laporan bahwa inflasi di salah satu provinsi di Indonesia, khususnya Yogyakarta, tetap terkendali berkat tingginya konsumsi pelajar dan wisatawan. Namun, Andi menilai kondisi ini tidak bisa dijadikan acuan untuk seluruh Indonesia.
"Tidak semua daerah seperti Yogyakarta. Di sini belanja mahasiswa dan turis besar sehingga inflasi terjaga. Tetapi di daerah lain, tanpa aktivitas seperti itu, kenaikan harga pangan sangat terasa,” tegas Andi.
Ia juga menjelaskan contoh nyata mengenai ketidaksesuaian data produksi pangan nasional. Terlihat, telur ayam mencatat produktivitas yang sangat tinggi, bahkan selisihnya mencapai setengah juta ton.
"Jika benar surplus, harga seharusnya turun, namun kenyataannya justru naik, menunjukkan adanya ketidaksinkronan data," jelasnya lagi.
Pada intinya, ia menambahkan bahwa data yang tercatat harus akurat dan tersalurkan dengan baik. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memiliki data yang seragam agar kebijakan pengendalian inflasi dapat tepat sasaran. Dengan begitu, Komisi XI DPR RI berkomitmen menindaklanjuti temuan ini melalui pembahasan bersama kementerian terkait, seperti Bank Indonesia dan pemerintah daerah, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis data valid dan berpihak pada masyarakat.
Tinggalkan Komentar
Komentar