periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) menyetorkan kembali sisa anggaran belanja mereka ke kas negara sebagai taktik menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kita lihat. Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita," kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Senin (15/12).
Purbaya membeberkan total dana yang dikembalikan kementerian dan lembaga kini menyentuh angka Rp4,5 triliun. Jumlah ini merangkak naik dibandingkan catatan sebelumnya yang berada di kisaran Rp3,5 triliun.
Angka pengembalian tersebut sangat mungkin bertambah menjelang tutup buku akhir tahun. Pasalnya, proses rekapitulasi pengembalian dana dari berbagai instansi pemerintah belum sepenuhnya rampung.
"Ini kan belum, nggak bisa belanja itu ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3%," jelasnya optimistis.
Meski demikian, Bendahara Negara ini enggan merinci daftar kementerian mana saja yang gagal menyerap anggaran secara maksimal. Ia menilai fenomena sisa anggaran adalah hal lumrah dalam siklus tahunan APBN.
Secara historis, realisasi belanja negara memang jarang menyentuh angka sempurna 100% dari pagu yang ditetapkan. Selalu ada selisih yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
"Lupa saya. Begini, setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100% keserap. Kita asumsikan awal 99% keserap. Itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin ada yang di bawah itu nanti," tambahnya.
Sebelumnya, pada pertengahan November lalu, Purbaya sempat menyinggung adanya pengembalian dana sebesar Rp3,5 triliun. Alasan utamanya adalah keputusan K/L untuk membatalkan eksekusi belanja yang sudah direncanakan.
"Rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita. Tapi kita hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikkan sampai dengan sekarang, karena mereka nggak mau belanja," ucap Purbaya kala itu, Jumat (14/11).
Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan performa penyerapan anggaran yang masih moderat. Hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru menyentuh Rp815 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto, menyebut angka realisasi tersebut setara dengan 55% dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk tahun berjalan.
“Di mana yang belanja K/L itu ada sekitar 55%. Dari anggaran tersebut kalau dilihat angkanya kita sudah bisa belanjakan sekitar Rp815 triliun dari anggaran kita,” pungkas Astera.
Tinggalkan Komentar
Komentar