periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga November 2025 tercatat tumbuh positif. Realisasi penerimaan mencapai Rp269,4 triliun atau 89,3% dari target APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut menunjukkan peningkat 4,5% secara tahunan (year on year/yoy). Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan bea keluar dan cukai.
"Berarti Ini pertumbuhan penerimaan Kepabianan dan cukai tumbuh 4,5%," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, ditulis Sabtu (20/12).
Dari sisi komponen, penerimaan cukai mencapai Rp198,2 triliun atau 81,2% dari target APBN, tumbuh 2,8% (yoy). Kinerja cukai ditopang oleh produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tercatat sebesar 285 miliar batang, meski secara tahunan turun 2,4%.
Penerimaan bea keluar mencatatkan pertumbuhan paling signifikan. Hingga November 2025, realisasi bea keluar mencapai Rp26,3 triliun atau 589,0 dari target APBN, melonjak 52,2 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO), meningkatnya volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga.
"Ini tumbuh 2,8% dibandingkan tahun lalu, bea keluar Rp26,3 triliun. Ini sudah hampir 6 kali lipat dari target APBN. Target APBNnya hanya sekitar Rp4 triliun-an kalau saya enggak salah bea keluar itu," terangnya.
Sementara itu, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau 84,9 persen dari target APBN, namun mengalami kontraksi 5,8% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya bea masuk dari komoditas pangan serta meningkatnya pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement (FTA).
Di sisi penegakan hukum, pemerintah terus mengintensifkan penindakan rokok ilegal. Hingga November 2025, tercatat sebanyak 17.641 kali penindakan dengan barang bukti mencapai 1,001 miliar batang rokok ilegal, meningkat 34,9 persen secara tahunan.
"Sampai dengan saat ini sudah 1 miliar batang berarti betapa banyaknya jumlah rokok ilegal yang beredar di luar sana baik yang dari dalam negeri maupun dari impor dan ini tentu harus kita kurangi secara cepat," jelasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar