periskop.id - Penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dinilai bukan satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk mempercepat langkah menuju negara maju.
Peneliti hubungan internasional Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Habib menegaskan, dalam kondisi ideal, Indonesia sejatinya memiliki banyak pilihan strategi pembangunan selain bergantung pada satu skema kerja sama dagang.
"Apakah kemudian ini dilihat sebagai pilihan negara berkembang, satu-satunya pilihan bagi negara berkembang untuk mengamankan tangga kita menjadi negara maju atau misalnya bekerja sama dengan Amerika Serikat itu sendiri, saya rasa tidak. Mungkin di dalam kondisi yang ideal, tangga ini sebenarnya masih banyak pilihan lainnya ya," kata Habib dalam acara Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah dan Jebakan Perdagangan? Jumat (27/2).
Menurut Habib, kerja sama tarif resiprokal dengan Amerika Serikat memang menjadi salah satu instrumen negosiasi yang saat ini ditekankan Washington. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadikannya satu-satunya tangga bagi negara berkembang untuk mengamankan proses transformasi ekonomi menuju negara maju.
Ia menjelaskan, dalam konteks geopolitik global yang memanas, khususnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China, instrumen ekonomi kerap disertai prasyarat geopolitik. Amerika Serikat, kata dia, menggunakan berbagai kebijakan ekonomi untuk memastikan keunggulan relatifnya terhadap China, yang pada akhirnya turut memengaruhi negara-negara berkembang.
"Jadi negara berkembang dipaksa untuk kemudian menyesuaikan atau memastikan lantai pasok, kemudian struktur ekonominya itu benar-benar bukan hanya terbebas, setidaknya itu bukan hanya terbebas dari bagaimana jelekam jejak Tiongkok, tetapi juga setidak-tidaknya adalah non-aligned," terang dia.
Habib menekankan strategi yang lebih berkelanjutan justru terletak pada diversifikasi. Sumber investasi tidak boleh hanya berasal dari satu negara, pasar ekspor tidak boleh terkonsentrasi pada satu tujuan, dan mitra pembangunan pun perlu diperluas. Dengan begitu, Indonesia tetap memiliki fleksibilitas strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonominya.
"Nah, kemudian terkait dengan agreement or reciprocal tariff agreement ini, ini satu-satunya saat ini yang ditekankan oleh Amerika Serikat menjadi instrumen untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Mungkin pilihan kita terbatas," tambahnya.
Terkait ART, ia mengingatkan bahwa penandatanganan kesepakatan dagang tidak ideal jika dilakukan secara terburu-buru tanpa perhitungan teknokratik yang matang serta tanpa mempertimbangkan konsekuensi geopolitiknya. Meski demikian, ia menilai sejumlah guardrails telah diupayakan dalam kesepakatan tersebut.
Habib juga menyoroti dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat, termasuk putusan Mahkamah Agung yang diikuti penerbitan tiga executive order baru oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Di antaranya terkait penghentian reciprocal tariff berbasis International Economic Emergency Power Act serta kelanjutan penghentian fasilitas de minimis bagi produk dengan nilai di bawah ambang tertentu.
"Tentu tanda tangan bukan sesuatu yang ideal kalau misalnya dilakukan secara terburu-buru tanpa perhitungan secara teknokratik atau misalnya mempertimbangkan konsekuensi geopolitiknya, tetapi yang kemarin terjadi, saya rasa beberapa guardrails sudah dipastikan ada di dalam kesepakatannya," tutup Habib
Tinggalkan Komentar
Komentar