periskop.id - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, memandang penandatanganan Agreement Tarif Resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia jika dilihat dari perspektif statis.
"Apakah ART ini beneficial untuk kita? Kalau saya melihatnya dari sisi statis ekonomi, saya nggak melihat benefit ekonominya ada. Saya nggak melihat benefit ekonominya ada dari pandangan statis saat ini," ungkap Riandy dalam acara Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah dan Jebakan Perdagangan? Jumat (27/2).
Menurutnya, pengamanan akses pasar sebesar 2% melalui skema tarif dinilai terlalu kecil untuk memberikan dampak berarti. Selain itu, sektor tekstil pun disebut belum memperoleh kejelasan terkait tarif 0%.
"Kita nggak dapat itu. Sementara kita disuruh musuhin musuhnya Amerika yang kemungkinan dia adalah sumber investor kita," terangnya.
Ia berpendapat, jika dilihat dari sisi ekonomi murni, perjanjian tersebut sulit dikatakan menguntungkan. Namun, Riandy menilai ART lebih tepat dipahami dalam konteks strategi dinamis dan geopolitik, bukan semata-mata kalkulasi ekonomi jangka pendek.
"Jadi ini bukan status ekonomi. Perjanjian ini adalah tentang dynamic game, di mana kita ingin mengamankan security kita dengan vibing dengan bullyers. Kalau kita nggak bisa mukul bullying, kita masuk geng itu paling nggak,"
Very clear answer. Economically, it's not clear at all. Itu beneficial apa nggak. I wouldn't say that it is about economy. It's about something else," imbuh dia.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa tidak ada jaminan Indonesia sepenuhnya aman dari kebijakan proteksionis atau tekanan lanjutan, bahkan setelah menjalin kesepakatan tersebut.
"Dan apakah ngamanin kita dari section-section yang lain dan segala macam, nobody can say anything about that. Even temannya Trump saja nggak aman. Even setelah vibing pun belum tentu aman," tambah dia.
Riandy menambahkan, jika ART dikaitkan dengan reformasi struktural domestik, implementasinya pun tidak sederhana. Perubahan kebijakan berpotensi memerlukan revisi berbagai peraturan presiden hingga undang-undang, yang secara politik dan administratif tidak mudah dilakukan.
Karena itu, ia menilai keputusan bergabung dalam skema tersebut lebih didorong oleh pertimbangan strategis ketimbang manfaat ekonomi langsung.
"Ini bullying yang mentalnya nggak stabil kira-kira. Jadi kalau kita siap menghadapi itu, kita siap juga menghadapi mental yang tidak stabil itu. Tapi at least menurut pandangan pemerintah, masih mending ada di geng itu ketimbang ada di luar geng," tuturnya.
"Saya bisa argue mungkin manfaat ekonominya negatif kalau dilihat dari all in all, Seperti itu mengesampingkan structural reform-nya. Karena structural reform-nya kita mau, tapi belum tentu bisa. Kayak gitu. Perlu diperhatikan itu perlu ngerubah banyak Perpres, ngerubah banyak undang-undang dan lain sebagainya. Nggak gampang dilakukan," Riandy mengakhiri.
Tinggalkan Komentar
Komentar