Periskop.id - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran di Timur Tengah berisiko memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman, saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/3) menyatakan, dampak ekonomi dari konflik ini akan masuk ke Indonesia melalui kombinasi tiga kanal utama, yaitu energi, keuangan, dan logistik.
Rizal menyoroti, risiko gangguan pasokan di kawasan Teluk, terutama di jalur vital Selat Hormuz, dapat menaikkan premi risiko minyak dan LNG dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia.
"Bagi Indonesia yang masih berstatus net-importir minyak dan LPG, kenaikan harga global ini akan cepat mendorong inflasi melalui kenaikan ongkos transportasi, listrik, dan logistik pangan," ujar Rizal.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah akibat fase risk-off global -ketika modal keluar dari pasar negara berkembang- akan memperburuk tekanan. Kondisi ini membuat impor energi dalam rupiah semakin mahal.
Dari sisi fiskal, Rizal menjelaskan, pemerintah menghadapi dilema antara menahan harga energi dengan konsekuensi subsidi membengkak, atau menyesuaikan harga domestik yang berisiko menekan daya beli masyarakat.
Menurut dia, kombinasi belanja negara yang naik, penerimaan melemah, dan biaya pembiayaan yang lebih mahal ini berpotensi memperlebar defisit APBN.
“Sehingga respons yang diperlukan adalah menjaga stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, dan memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi energi secara luas,” kata Rizal.
Harga Minyak
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, serangan Israel ke Iran bisa memicu lonjakan harga minyak dunia.
Faisal menjelaskan saat ini harga minyak berada di kisaran US$70 per barel. Namun, jika konflik berlanjut, harga bisa naik ke US$80 per barel, bahkan menembus US$100 per barel, apabila pasokan di Selat Hormuz terganggu.
Dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak di atas asumsi APBN akan membuat belanja negara bertambah Rp10,3 triliun. Adapun asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 adalah US$70 per barel.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan APBN mencetak defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026, meski pendapatan negara tumbuh positif 20,5% (year-on-year/yoy).Realisasi pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun atau 5,5% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bisa melebar hingga Rp200 triliun akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Nilai Tukar Rupiah
Menurut Yusuf, dampak eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini terhadap APBN bisa datang dari dua kanal utama, yaitu kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Keduanya memiliki konsekuensi langsung terhadap belanja negara, khususnya melalui subsidi energi dan beban pembiayaan,” tuturnya.
Dari sisi harga minyak, jelas Yusuf, dampak konflik terhadap APBN cenderung negatif secara neto. Kenaikan harga minyak memang akan meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun kenaikan belanja negara jauh lebih besar, karena pemerintah harus menanggung tambahan subsidi dan kompensasi energi.
Berdasarkan simulasi APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, tetapi pada saat yang sama meningkatkan belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Artinya, secara bersih, defisit dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.
“Dalam skenario moderat, ketika harga minyak naik sekitar 15 dolar AS per barel, defisit APBN berpotensi melebar lebih dari Rp100 triliun. Bahkan dalam skenario yang lebih berat, pelebaran defisit bisa melampaui Rp200 triliun,” ujar Yusuf.
Selain harga minyak, pelemahan rupiah juga memberikan tekanan tambahan terhadap APBN. Konflik geopolitik biasanya memicu penguatan dolar AS karena investor mencari aset yang lebih aman, sehingga rupiah cenderung melemah.
Pelemahan ini meningkatkan belanja negara, terutama untuk subsidi energi dan pembayaran kewajiban dalam valuta asing. Yusuf memperkirakan setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS, dapat meningkatkan belanja negara sekitar Rp6,1 triliun, sementara tambahan pendapatan hanya sekitar Rp5,3 triliun.
“Akibatnya, defisit tetap melebar sekitar Rp0,8 triliun untuk setiap pelemahan Rp100. Jika rupiah melemah hingga Rp1.500, maka tambahan tekanan terhadap defisit bisa mencapai sekitar Rp12 triliun,” tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar