periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari target APBN 2026. Capaian ini tumbuh signifikan sebesar 52,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
"Belanja pemerintah pusat semakin produktif, dengan pertumbuhan 52,6 persen mencapai Rp1.059,3 triliun," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6).
Dari total realisasi tersebut, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp517,7 triliun atau 34,3 persen dari pagu APBN. Kinerja ini didorong percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), serta penyaluran bantuan sosial lainnya.
Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33 persen dari target APBN. Realisasi ini dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi energi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Pertumbuhan belanja K/L terlihat merata di berbagai jenis pengeluaran. Belanja pegawai mencapai Rp155,1 triliun, naik 25,2 persen dibandingkan tahun lalu, didorong pembayaran ASN baru dan percepatan tunjangan profesi guru non-PNS.
Belanja barang melonjak menjadi Rp209,3 triliun atau tumbuh 114,9 persen, antara lain untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran Dana BOS, insentif biodiesel, dan stabilisasi harga pangan.
Di sisi lain, belanja modal mencapai Rp81,6 triliun atau tumbuh 46,8 persen secara tahunan. Kenaikan ini mencerminkan penguatan investasi pemerintah untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jalan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan.
Belanja bantuan sosial juga menunjukkan peningkatan cukup tinggi. Hingga akhir Mei 2026, realisasinya mencapai Rp71,7 triliun, naik 46,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan ini terutama dipengaruhi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, bantuan KIP Kuliah, hingga program rehabilitasi sosial.
Selain itu, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat melalui belanja subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp203,7 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, didorong fluktuasi harga energi global, depresiasi nilai tukar rupiah, pembayaran uang muka subsidi pupuk, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar