Periskop.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan tengah fokus pada mitigasi risiko yang bersifat realistis dan adaptif. Hal ini sebagai langkah awal dan jangka pendek dalam menghadapi potensi dampak kondisi di Timur Tengah yaitu konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
“Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3).
Shinta mengatakan, risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global. “Khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneckperdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” ujar Shinta.
Kekhawatiran pelaku usaha saat ini, lanjutnya, adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional.
“Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global. Bagi Indonesia sebagai net importerminyak, tekanan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global terkerek naik di atas asumsi APBN,” tuturnya.
Selain energi, Shinta mengatakan dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan.
Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok. Terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. “Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan,” ujar Shinta.
Dari sisi fiskal, ia mengatakan apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. “Apindo menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara,” kata Shinta.
“Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar,” tambahnya.
Di sisi eksternal, dinamika risk-off global ia sebut dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah, kata Shinta, akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Dampak terhadap sektor usaha akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung, lanjutnya.
“Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu,” tuturnya.
Saran Buat Pemerintah
Shinta menuturkan, Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, serta memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis,. Kemudian, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak.
“Di saat yang sama, penting bagi Indonesia untuk tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, menjaga posisi netral, serta mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan,” ujar dia.
Shinta menilai pendekatan yang tidak reaktif, akan memastikan Indonesia tidak terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik yang berpotensi menambah risiko ekonomi domestik. Stabilitas politik dan kredibilitas diplomatik pun, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha.
“Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukur akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang,” kata Shinta.
Sebelumnya pada Sabtu (28/2), Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil.
Serangan itu juga menyebabkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei dan beberapa pejabat senior pemerintah dan militer Iran tewas. Iran membalas dengan serangan terhadap wilayah Israel, serta pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (2/3) menyampaikan, kampanye militer AS terhadap Iran memiliki kapasitas untuk berlangsung jauh lebih lama dari empat hingga lima pekan.
"Kami memiliki kapasitas untuk melangsungkannya jauh lebih lama dari hal itu. Kami akan melakukannya," kata Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih, merujuk pada pernyataan sang presiden sebelumnya yang menyebut serangan itu kemungkinan berlangsung selama empat hingga lima pekan.
"Saya tidak merasa bosan. Tidak ada yang membosankan terkait hal ini," ujar Trump di tengah peperangan di seluruh kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, Trump menyampaikan kepada New York Post, dirinya tidak menutup kemungkinan mengirim pasukan darat AS ke Iran jika hal itu diperlukan.
Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang diselenggarakan pada Sabtu (28/2) dan Minggu (1/3) menunjukkan, sekitar 43 % warga AS tidak menyetujui serangan itu, sementara hanya 27% yang menyatakan setuju.
Tinggalkan Komentar
Komentar