Periskop.id - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan, kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali hingga 324 hari ke depan. Produksi beras sendiri terjaga mencapai 5,7 ton per bulan.
“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Mentan Amran di Jakarta, Jumat (6/3).
Dia menyampaikan berdasarkan data terbaru per Maret 2026, ketersediaan pangan khususnya beras dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Mentan menyebutkan produksi beras nasional antara 2,6-5,7 juta ton per bulan. Di atas konsumsi rata-rata nasional yang mencapai 2,59 juta ton per bulan.
Total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok Perum Bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.
Amran menjelaskan, proyeksi produksi beras nasional juga menunjukkan tren yang sangat positif. Pada periode Januari hingga Mei 2026, produksi beras tercatat akan mencapai sekitar 16,92 juta ton, dengan rata-rata produksi bulanan berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton.
Menurut Mentan, tingginya produksi tersebut menjadi bukti, sektor pertanian nasional tetap kuat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. “Produksi kita tetap terjaga. Bahkan dalam beberapa bulan produksi bisa mencapai 5,7 juta ton, sehingga pasokan domestik sangat kuat,” tuturnya.
Selain itu, stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog juga terus meningkat. Saat ini stok Bulog telah mencapai 3,7 juta ton, dan diperkirakan dalam dua bulan ke depan dapat menembus 5 juta ton seiring dengan masuknya hasil panen raya di berbagai daerah.
“Kita perkirakan dalam dua bulan ke depan stok Bulog bisa mencapai 5 juta ton. Ini akan semakin memperkuat cadangan pangan pemerintah,” jelasnya.
Mentan juga menegaskan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program pompanisasi untuk lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare, dan pada tahun ini akan ditambah pompanisasi untuk 1 juta hektare lagi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan irigasi perpompaan (irpom) untuk 1 juta hektare lahan guna memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi di tengah potensi musim kering.
“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga,” ungkapnya.
Di sisi lain, kondisi komoditas pangan lain seperti ayam dan telur juga berada dalam kondisi surplus. Hal ini semakin memperkuat stabilitas pangan nasional.
Amran menambahkan, ketersediaan pupuk juga dalam kondisi aman. Bahkan harga pupuk saat ini tercatat mengalami penurunan sekitar 20 persen. Penurunan harga tersebut dinilai mampu meningkatkan semangat petani untuk terus melakukan penanaman.
“Pupuk cukup dan bahkan harganya turun sekitar 20%. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus menanam,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan kondisi pangan nasional tetap stabil meskipun dunia saat ini menghadapi dinamika geopolitik global serta potensi fenomena iklim seperti El Nino dan kekeringan.
“Kita tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi geopolitik global maupun potensi El Nino. Produksi kita kuat, stok kita aman,” tegasnya.
Selain itu, optimalisasi lahan rawa yang telah direhabilitasi juga menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga produksi saat musim kering. Lahan-lahan tersebut dinilai sangat potensial untuk tetap menghasilkan produksi padi meskipun pasokan air di daerah lain terbatas.
Dengan berbagai langkah tersebut, Mentan memastikan, pemerintah terus bekerja untuk menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. “In Sya Allah pangan kita aman. Produksi kuat, stok cukup, dan berbagai langkah antisipasi sudah kita lakukan,” kata Amran.
Distributor Nakal
Sebelumnya, Amran menegaskan tidak ada kompromi terhadap distributor pangan nakal. Ia memastikan ada ancaman penyegelan usaha yang melanggar demi menjaga stabilitas harga selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 H.
"Kita ingin seluruhnya di bawah HET (harga eceran tertinggi). Itu enggak boleh ditawar. Ada yang mengatakan naik hanya sedikit, sedikit pun enggak boleh. Enggak boleh lagi kompromi," kata Amran.
Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tiga komoditas harga yakni daging ayam ras, minyak goreng dan daging sapi menjadi penyumbang utama inflasi, sementara harga cabai justru mengalami penurunan sehingga perlu dijaga agar tidak anjlok berlebihan.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian ini menegaskan untuk daging sapi, seluruh rekomendasi impor 600.000 ekor sapi dan 280.000 ton daging sejak Desember 2025 telah diterbitkan. Sehingga tidak ada alasan kenaikan harga akibat pasokan.
Ia menyayangkan karena hasil pengecekan lapangan menemukan lonjakan harga daging sapi terjadi di tingkat distributor besar. Termasuk temuan di Bandung, Jawa Barat dengan selisih harga mencapai puluhan ribu rupiah per kilogram.
"Begitu kita cek apa yang terjadi, salah satunya di Bandung, itu kenaikan harga ada di distributor besar, middleman-nya. Naik 23.000 per kilo (dari hari yang ditetapkan pemerintah). Jadi ini yang tidak benar," ujar Amran.
Atas temuan itu, Amran meminta jajaran reserse kriminal khusus jajaran Polri yang ada di seluruh Indonesia agar menindak tegas pelaku yang memainkan harga. Termasuk melakukan penyegelan hingga pencabutan izin usaha.
"Kami minta Satgas, Dirkrimsus (Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah) seluruh Indonesia dengan Kasat Reskrim seluruh Indonesia, bila perlu langsung segel aja. Enggak boleh beri ampun," tegasnya.
Adapun harga eceran tertinggi (HET) daging sapi tingkat konsumen berdasarkan aturan pemerintah yakni Rp140 ribu per kilogram. Kemudian pada komoditas minyak goreng, ia menegaskan Indonesia sebagai produsen terbesar dunia,tidak memiliki alasan kekurangan produksi sehingga kenaikan harga dinilai akibat ulah distributor.
"Sekarang produksi melimpah, harga naik dikit, minyak goreng. Kami minta produsen dan distributor besar kalau bermain-main ditindak, bila perlu tokonya ditutup. Dan itu kami yang minta, kami yang tanggung jawab," tegasnya.
Untuk daging ayam ras, laporan menunjukkan margin keuntungan berlebih hingga sekitar 30% di tingkat perantara, sehingga pemerintah menargetkan seluruh harga kembali di bawah HET. Adapun HET daging ayam ras yang ditetapkan pemerintah yakni Rp40 ribu per kg di tingkat konsumen.
Ia menegaskan, tidak ada kompromi terhadap kenaikan harga sekecil apa punan yang berpotensi membebani jutaan masyarakat.
Pemerintah juga memastikan intervensi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan masif lewat operasi pasar murah dan distribusi SPHP sesuai kemampuan daerah.
"Saya sampaikan ke Dirkrimsus, kemudian Kasat Reskrim seluruh Indonesia, kalau ini ada melanggar apalagi sengaja, ditindak, diproses hukum. Pidananya diproses. Diproses pidana juga perdata," kata Amran.
Tinggalkan Komentar
Komentar