periskop.id - Pemerintah menyatakan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, sejumlah komoditas strategis tercatat berada pada posisi surplus sehingga dinilai mampu menopang stabilitas pasokan dan harga di pasar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas pangan utama. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi dasar pemerintah meminta seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, tingginya produksi dan ketersediaan stok tidak seharusnya diikuti dengan kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Produksi dan stok kita cukup kuat. Komoditas yang belum swasembada pun stoknya tersedia, sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga,” ujar Amran saat peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/2).
Adapun komoditas yang tercatat telah swasembada dan mengalami surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, serta bawang merah. Surplus tersebut dipandang sebagai penyangga utama dalam menjaga pasokan selama periode peningkatan konsumsi pada Ramadan dan Idulfitri.
Pemerintah juga mencatat stok beras nasional berada pada level tertinggi. Pada Februari 2026, cadangan beras dilaporkan mencapai sekitar 3,4 juta ton, jauh di atas kondisi normal. Selain itu, pemerintah menyiapkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebanyak 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen pengendalian harga.
Untuk komoditas lain, pemerintah menegaskan harga acuan dan batas maksimal tetap berlaku. Minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi diminta diperdagangkan sesuai ketentuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dari sisi produksi, Badan Pusat Statistik mencatat potensi produksi padi pada periode Januari–Maret 2026 diperkirakan mencapai 17,65 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, potensi produksi beras pada periode yang sama diperkirakan mencapai 10,16 juta ton.
Pemerintah menyatakan pengawasan distribusi dan stok akan diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan. Pengawasan difokuskan pada jalur distribusi utama, termasuk produsen dan distributor besar.
“Penindakan akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran harga, dengan pengawasan pada rantai pasok skala besar, bukan pedagang kecil,” kata Amran.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menekankan pentingnya pemantauan harga di daerah. Pemerintah daerah diminta segera melaporkan apabila terjadi lonjakan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok.
Pemerintah mulai melaksanakan Gerakan Pangan Murah secara serentak di berbagai daerah sebagai langkah intervensi pasar, guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga terjangkau bagi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2026.
Tinggalkan Komentar
Komentar