periskop.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Per Februari mencapai Rp135,7 triliun atau 0,53% dari produk domestik bruto (PDB).
"Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53% dari APDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (23/2).
Purbaya mengatakan realisasi APBN hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat dan terjaga dengan pendapatan negara yang tumbuh positif serta belanja negara yang terakselerasi untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Untuk realisasi pendapatan negara per 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp358,0 triliun atau 11% terhadap pagu APBN.
"Jadi belanja tahun ini memang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.
Purbaya menjelaskan pendapatan negara ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap menjadi kontributor utama yakni tercatat sebesar Rp290,0triliun atau 10,8%.
Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp245,1 triliun atau 10,4% dan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp44,9 triliun atau 13,4%.
Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komunitas dan produksi industri. Tapi informasi terakhir data kemarin sudah tumbuh lagi secara year on year untuk cukai itu tumbuhnya sudah 7%.
"Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Jadi kita ke depan masih mengharapkan target dari penerimaan biaya cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," jelas Purbaya.
Dari sisi belanja, belanja negara telah direalisasikan per 28 Februari 2026 Rp493,8 triliun atau 12,8% dari pagu APBN. Angka tersebut meliputi untuk belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun atau 11%.
"Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun," terangnya.
Kemudian belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp155 triliun atau 10,3%, belanja non K/L Rp191 triliun atau 11,7% dan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp147,7 triliun atau 21,3%.
Selanjutnya, dari sisi pembiayaan, per 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp164,2 triliun atau 23,8%dari target. Hal tersebut katanya, dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabiltias pasar keuangan.
Lebih lanjut, secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi.
Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yg tetap terkendali, pihaknya optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.
"Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," Purbaya mengakhiri.
Tinggalkan Komentar
Komentar