Periskop.id - Dunia kini sedang menghadapi ancaman perlambatan ekonomi yang serius sebagai dampak dari perang berkepanjangan di Iran.
Melansir Business Standard, Rabu (11/3), mantan Wakil Direktur Utama sekaligus Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF), Gita Gopinath, memberikan peringatan keras bahwa pemerintah di seluruh dunia saat ini tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk merespons guncangan harga minyak yang dipicu oleh konflik tersebut.
Gopinath mengungkapkan bahwa ekonomi dunia sebenarnya jauh lebih rapuh daripada anggapan banyak orang. Meskipun pada 2025 ekonomi sempat menunjukkan ketangguhan terhadap berbagai guncangan, termasuk kebijakan tarif Presiden Donald Trump, situasi tahun 2026 menjadi jauh lebih menantang.
Lonjakan Harga Minyak dan Dampaknya pada Inflasi
Dalam wawancaranya dengan Bloomberg News, Gopinath menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah akibat konflik yang pecah kurang dari dua minggu lalu telah mengubah peta proyeksi ekonomi. Harga minyak mentah kini diperkirakan akan rata-rata mencapai US$75 per barel tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya US$65 per barel.
Kenaikan harga minyak mentah sebesar 15% tersebut diprediksi akan memicu dampak domino yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi internasional.
Secara spesifik, lonjakan ini diperkirakan bakal memangkas sekitar 0,1 hingga 0,2 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi global pada 2026, sekaligus memberikan beban tambahan dengan meningkatkan tingkat inflasi dunia sebesar 0,5 poin persentase.
Gopinath, yang kini menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Harvard, menekankan potensi harga minyak untuk naik lebih tinggi lagi, terutama saat patokan minyak West Texas Intermediate diperdagangkan di bawah US$90 per barel pada Selasa kemarin.
Ruang Kebijakan yang Terkuras dan Rekor Utang Global
Salah satu poin paling krusial yang disampaikan Gopinath adalah hilangnya "ruang bernapas" bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Ia menyatakan bahwa kapasitas dunia untuk merespons krisis besar telah mencapai titik nadir.
“Ruang kebijakan telah benar-benar terkuras dibandingkan dengan awal pandemi,” ujarnya.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh data dari Institute of International Finance yang mencatat utang global melonjak hingga rekor US$348 triliun tahun lalu. Kenaikan tahunan ini merupakan yang tercepat sejak krisis Covid-19.
Kondisi ini tidak hanya menekan negara berkembang yang harus membiayai ulang utang lebih dari 9 triliun dolar AS tahun ini, tetapi juga mulai mengancam negara-negara maju anggota G7 seperti Inggris, Prancis, bahkan Jerman.
Krisis Bantuan Kemanusiaan dan Dominasi Dolar
Kondisi ekonomi diperparah dengan anjloknya bantuan internasional. Pemerintahan Trump diketahui telah menutup US Agency for International Development (USAID).
Dampaknya, komitmen bantuan luar negeri Amerika Serikat turun drastis lebih dari setengahnya, dari US$31,6 miliar pada 2024 menjadi hanya US$14,7 miliar pada tahun fiskal yang berakhir September 2025.
Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan kemungkinan kehabisan dana pada Juli mendatang akibat keterlambatan pembayaran dari Amerika Serikat. Gopinath menilai hal ini sebagai tantangan besar bagi negara-negara miskin.
“Masih ada tingkat ketahanan tertentu. Yang menjadi masalah adalah kita hidup di dunia dengan bantuan dan hibah yang sangat terbatas,” ujarnya.
Kebijakan Moneter dan Nasib Suku Bunga
Konflik di Iran juga diprediksi akan memaksa bank sentral di Amerika Serikat (The Fed), Inggris, dan kawasan euro untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Harapan pasar mengenai penurunan suku bunga dalam waktu dekat tampaknya mulai memudar.
“Bahkan sebelum guncangan ini, sudah sulit berargumen bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, dan guncangan ini justru membuat kemungkinan itu semakin kecil,” kata Gopinath.
Terkait pergerakan mata uang, Gopinath mencatat bahwa dolar AS tetap menjadi pilihan utama di tengah krisis Asia Barat. Menurutnya, tidak ada perubahan dalam sistem finansial yang mampu menggoyahkan dominasi dolar saat ini.
“Tidak ada perubahan dalam pengambilan keputusan finansial yang membuat siapa pun mempertanyakan dominasi dolar,” pungkas mantan pejabat IMF tersebut.
 (1)-6891d064ce13b.jpg)
Tinggalkan Komentar
Komentar