periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keputusan penundaan pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara hingga nikel. Ia menjelaskan keputusan tersebut sepenuhnya mengikuti kebijakan Kementerian ESDM setelah adanya komunikasi langsung dengan Bahlil Lahadalia.

"Kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin. Tidak lama, sekitar satu-dua jam setelah itu, ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Purbaya kepada media, Jakarta, Selasa (12/5). 

Meski belum mengetahui sampai kapan penundaan kebijakan tersebut berlangsung, Purbaya memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema baru yang diyakini mampu mendongkrak penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) secara lebih optimal. 

Ia menilai formulasi kebijakan baru itu berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. 

“Ada kebijakan lain yang akan memperkuat pendapatan dari sektor SDA. Kita ikuti saja dari Pak Bahlil nanti seperti itu. Tapi akan ada perubahan, dan tanpa itu pun pendapatan kami akan meningkat. Itu yang penting bagi saya,” jelasnya.

Purbaya juga mengungkapkan hitungan awal pemerintah menunjukkan potensi penerimaan dari skema baru bahkan lebih tinggi dibandingkan apabila kebijakan bea keluar dan kenaikan royalti langsung diterapkan.

“Kalau skema baru diterapkan, pendapatan saya akan meningkat signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya. Saya tunggu dari Pak Bahlil, tapi hitungan kami sejauh ini kelihatannya lebih tinggi dibandingkan langkah sebelumnya,” paparnya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara, ia menyebut nilainya akan didapat cukup besar, bahkan berpeluang menembus lebih dari Rp200 triliun. 

“Angkanya fantastis, itu dari langkah-langkah baru. Tapi saya masih menunggu berapa yang akan diberikan ke saya sebenarnya. (Di atas Rp200 triliun?) Yang disebutkan sih lebih,” tutup Purbaya.