periskop.id - Upaya memperkuat rupiah melalui pengaktifan Bond Stabilization Fund (BSF) dinilai belum tentu efektif. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai stabilitas rupiah lebih bergantung pada kemampuan Indonesia menarik arus modal masuk dibanding menahan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.
Menurutnya, tantangan utama Indonesia saat ini bukan lagi bagaimana menjaga yield obligasi pemerintah tetap rendah, melainkan bagaimana mengembalikan fungsi pasar keuangan agar mampu menarik arus modal masuk yang dibutuhkan untuk memperkuat neraca pembayaran dan menopang nilai tukar rupiah.
"Saya khawatir kita sedang mencoba menyelesaikan masalah rupiah dengan instrumen yang salah. Yang dibutuhkan pasar saat ini adalah kurva imbal hasil yang normal, bukan kurva yang terus ditahan dan distabilkan secara administratif," ujar Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (3/6).
Fakhrul menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah besar melalui kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Kebijakan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa stabilitas nilai tukar kini menjadi prioritas utama.
Namun demikian, menurut Fakhrul, kebijakan tersebut berpotensi kehilangan efektivitas apabila pada saat yang sama pasar obligasi justru dipaksa mempertahankan yield jangka panjang pada level yang terlalu rendah.
"Bank Indonesia sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada pasar melalui kenaikan suku bunga 50 basis poin. Namun apabila kurva imbal hasil tetap dijaga datar atau bahkan terbalik, maka pesan tersebut menjadi tidak konsisten. Pasar akan bertanya: apakah Indonesia ingin mempertahankan rupiah atau mempertahankan biaya bunga pemerintah?" terangnya.
Menurut Fakhrul, kondisi yield curve Indonesia saat ini merupakan salah satu yang paling datar dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam banyak tenor, imbal hasil obligasi jangka pendek dan jangka panjang berada pada level yang hampir sama. Padahal secara normal, investor seharusnya memperoleh kompensasi lebih besar untuk menempatkan dana dalam jangka panjang.
"Kurva imbal hasil yang sehat adalah kurva yang memiliki kemiringan. Ketika tenor satu tahun dan sepuluh tahun menawarkan imbal hasil yang hampir sama, maka ada sesuatu yang tidak berfungsi secara normal," tambah dia.
Ia menilai kondisi tersebut justru mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor global pada saat negara sangat membutuhkan tambahan arus modal masuk. Menurut Fakhrul, akar persoalan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini sesungguhnya adalah persoalan neraca pembayaran.
Kenaikan impor energi, meningkatnya kebutuhan devisa sektor swasta, serta ketidakpastian global menyebabkan kebutuhan valas domestik meningkat signifikan.
Di sisi lain, sumber utama pasokan valas berasal dari ekspor, investasi langsung, serta investasi portofolio. Karena itu, kemampuan Indonesia menarik inflow menjadi semakin penting.
"Pada akhirnya kebutuhan dolar dalam negeri harus dicocokkan dengan pasokan dolar yang masuk. Kalau kebutuhan valas meningkat sementara kita membuat aset keuangan Indonesia kurang menarik, maka tekanan terhadap rupiah akan terus muncul," tutur Fakhrul.
Menurut Fakhrul, pasar obligasi pemerintah selama ini merupakan salah satu instrumen utama untuk menarik aliran dana asing ke Indonesia. Namun mekanisme tersebut hanya bekerja apabila investor memperoleh kompensasi risiko yang memadai.
"Investor global membeli obligasi karena mereka mendapatkan yield. Kalau yield terus ditekan, maka alasan untuk masuk ke Indonesia juga berkurang," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi pasar saat ini sangat berbeda dibandingkan satu dekade lalu ketika kepemilikan asing di Surat Berharga Negara mencapai level yang sangat tinggi.
Saat ini porsi kepemilikan asing telah turun drastis sehingga manfaat mempertahankan yield rendah tidak lagi sebesar sebelumnya.
Sebaliknya, biaya yang ditanggung perekonomian akibat hilangnya daya tarik pasar keuangan menjadi semakin besar.
"Kita harus jujur melihat realitas. Kepemilikan asing di obligasi pemerintah saat ini sudah relatif kecil. Karena itu, menjaga yield tetap rendah dengan berbagai instrumen stabilisasi tidak lagi memberikan manfaat sebesar dulu," jelasnya.
Fakhrul bahkan menilai bahwa apabila tujuan Bond Stabilization Fund adalah untuk membantu rupiah, maka kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan dampak yang berlawanan.
"Kalau tujuan akhirnya adalah memperkuat rupiah, maka menahan kenaikan yield justru bisa menjadi kontraproduktif. Rupiah membutuhkan inflow. Inflow membutuhkan aset yang menarik. Aset yang menarik membutuhkan price discovery yang sehat.," lanjut dia.
Ia menilai Indonesia saat ini membutuhkan pasar obligasi yang bekerja secara normal, bukan pasar yang terlalu dikendalikan.
Menurutnya, pemerintah memang memiliki alasan untuk menjaga biaya pendanaan tetap rendah, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar. Namun situasi makroekonomi saat ini menuntut prioritas yang berbeda.
"Menjaga cost of fund pemerintah memang penting. Tetapi menjaga stabilitas nilai tukar jauh lebih penting. Pelemahan rupiah yang berkepanjangan pada akhirnya akan meningkatkan biaya impor, menekan sektor riil, memperbesar tekanan inflasi, dan memperburuk persepsi investor terhadap Indonesia," ujar dia.
Fakhrul menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan. Menurutnya, setelah Bank Indonesia mengambil langkah hawkish, kini giliran kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar obligasi untuk memberikan dukungan yang sejalan.
"Kita membutuhkan kurva imbal hasil yang kembali normal. Kita membutuhkan pasar obligasi yang kredibel. Kita membutuhkan sinyal harga yang dipercaya investor. Tanpa itu, upaya Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin kemarin berisiko menjadi kurang efektif,"
Ia menegaskan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa dicapai hanya melalui intervensi pasar valas maupun kenaikan suku bunga. Yang lebih penting adalah memastikan Indonesia memiliki neraca pembayaran yang sehat dan mampu menarik arus modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan devisa nasional.
"Rupiah pada akhirnya adalah cerminan dari keseimbangan neraca pembayaran. Jika kita ingin rupiah lebih kuat, maka kita harus memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik. Dan itu hanya bisa dicapai apabila pasar keuangan kita berfungsi secara normal," katanya
"Sudah saatnya fokus kebijakan bergeser dari stabilisasi harga obligasi menuju stabilisasi neraca pembayaran. Karena rupiah tidak bisa distabilkan dengan kurva imbal hasil yang terbalik," tutupnya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar