periskop.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan digelar serentak di seluruh Indonesia, dengan petugas yang mengunjungi langsung rumah tangga maupun tempat usaha.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menerangkan, kegiatan ini merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun sekali.

Advertisement

"Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Kegiatan ini sangat penting karena akan mendata seluruh aktivitas usaha yang ada di Indonesia," ujar Pudji dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Ia memaparkan, hasil pendataan kelak menjadi acuan pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan ekonomi. Cakupannya mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Untuk pelaksanaannya, pendataan dilakukan dengan metode door-to-door di seluruh penjuru Indonesia. Petugas mengunjungi satu per satu rumah tangga dan tempat usaha yang ada di wilayah masing-masing.

Bagi usaha atau perusahaan yang belum mendapat WhatsApp maupun email untuk pengisian secara mandiri, pendataan akan tetap dikerjakan langsung oleh petugas SE 2026.

Masyarakat diminta cermat mengenali atribut petugas resmi sebelum membuka pintu. Ada tiga perlengkapan wajib yang dibawa, yakni kartu petugas, rompi Sensus Ekonomi 2026, dan surat tugas.

BPS menegaskan, petugas yang datang tidak berwenang menagih utang maupun memungut pajak. Mereka semata-mata mengumpulkan informasi dasar terkait usaha dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari pelaksanaan sensus.

Sebagai konteks, Indonesia menyelenggarakan tiga siklus sensus besar yang bergantian setiap satu dekade. Sensus penduduk berlangsung pada tahun berakhiran nol, sensus pertanian pada tahun berakhiran tiga, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran enam.

Melalui SE 2026, BPS berharap dapat menghasilkan data yang menyeluruh soal struktur dan karakteristik dunia usaha di setiap wilayah. Data tersebut dirancang menjadi landasan pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan berkelanjutan.