Pemerintah Siapkan Tambahan TKD hingga Rp90 Triliun pada 2027

Pemerintah membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah hingga Rp90 triliun tahun depan, namun tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen PDB.

Reporter : Siti Ayu Rachma

Editor : Pipit Ramadhani

Tayang pada : 22 Jun 2026 | 13:24 WIB

Waktu Baca : ±2 menit

Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun depan hingga mencapai Rp90 triliun. Namun, besaran tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menjelaskan, secara sementara pemerintah telah menyiapkan ruang peningkatan TKD sekitar Rp40 triliun. Meski demikian, nilainya masih berpotensi bertambah hingga Rp90 triliun tergantung hasil pembahasan APBN mendatang.

"Untuk daerah tahun depan, TKD, jadi kira-kira untuk sekarang itu sementara ada peningkatan sekitar Rp40 triliun untuk daerah, tapi range-nya bisa naik sampai Rp90 triliun, tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya. Jadi ruang itu terbuka," kata Purbaya dalam Raker Komisi IV DPD, Jakarta, Senin (22/6).

Meski membuka peluang peningkatan transfer ke daerah, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pemerintah harus menjaga defisit anggaran agar tetap berada dalam batas aman dan tidak melampaui ketentuan 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan, disiplin fiskal menjadi perhatian penting karena Indonesia terus dipantau oleh lembaga-lembaga internasional yang menilai kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

"Tapi kita tetap lihat keadaan anggaran kita seperti apa, karena kita satu wajahnya adalah jangan sampai kita lewat 3 persen, karena kita diawasin oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati disekali di situ," tegas Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan penguatan kebijakan fiskal ke daerah akan difokuskan pada optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta pengembangan sumber pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

"Oleh karena itu, penguatan kebijakan fisik ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif," Purbaya mengakhiri.