Periskop.id – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menyusun peta jalan penguatan armada logistik nasional agar pengangkutan barang, terutama untuk perdagangan internasional, tidak terus bergantung pada kapal berbendera asing. Rencana tersebut akan dibarengi dengan peningkatan kapasitas galangan kapal serta penguasaan teknologi perkapalan di dalam negeri.
Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7). Presiden menyoroti keterangan, sekitar 95% pengiriman barang masih menggunakan kapal berbendera asing.
CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan pemerintah diminta menyiapkan strategi agar porsi kapal berbendera Indonesia dalam rantai logistik meningkat.
"Bagaimana pengembangan dari armada kita yang di mana sekarang dilihat oleh Bapak Presiden, pengiriman barang-barang itu 95% berbendera asing. Bagaimana supaya ini ke depannya juga bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa," ujar Rosan usai rapat.
Penguatan armada dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap operator asing, menahan lebih banyak nilai ekonomi di dalam negeri, serta meningkatkan ketahanan logistik ketika terjadi gangguan perdagangan global.
Galangan Kapal BUMN dan Swasta Akan Diperkuat
Rosan mengatakan pengembangan armada tidak dapat hanya mengandalkan pembelian kapal dari luar negeri. Pemerintah ingin kebutuhan kapal nasional secara bertahap dipenuhi oleh galangan dalam negeri, baik milik BUMN maupun perusahaan swasta.
"Kita juga ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan apa ya, pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, standar internasional," jelasnya.
Indonesia sebenarnya memiliki basis industri yang cukup besar. Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 342 galangan kapal aktif di 29 provinsi. Kapasitasnya diperkirakan mencapai 1 juta deadweight ton atau DWT per tahun untuk pembangunan kapal baru dan sekitar 12 juta DWT untuk reparasi. Namun, tingkat pemanfaatan sejumlah fasilitas galangan masih berkisar 10 hingga 40 persen.
Pada 2025, produksi kapal nasional tercatat mencapai sekitar 660,11 ribu DWT atau 109,9 persen dari target tahunan sebesar 600,46 ribu DWT. Capaian itu menunjukkan industri dalam negeri memiliki kemampuan produksi, meski masih membutuhkan kepastian pesanan, modernisasi fasilitas, sertifikasi internasional, dan penguatan industri komponen.
Besarnya kebutuhan angkutan juga tergambar dari data Badan Pusat Statistik. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, volume barang yang diangkut melalui pelayaran domestik mencapai 508,4 juta ton, tumbuh 16,56% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pernyataan mengenai dominasi kapal asing perlu dibaca bersama ketentuan asas cabotage. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa angkutan laut dalam negeri harus dijalankan perusahaan nasional menggunakan kapal berbendera Indonesia dan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, tantangan terbesar berada pada pengangkutan ekspor-impor dan pelayaran internasional yang masih banyak dikuasai operator asing.
Kampus dan PT PAL Dilibatkan
Pemerintah juga meminta perguruan tinggi mengarahkan penelitian pada kebutuhan nyata industri perkapalan. Kolaborasi peneliti, guru besar, dan PT PAL Indonesia diharapkan mempercepat penguasaan teknologi sekaligus menghasilkan desain kapal yang sesuai kebutuhan transportasi penumpang dan logistik.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pasar kapal di Indonesia sangat besar dan seharusnya dapat menjadi penggerak industri serta pencipta lapangan kerja baru.
"Bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian, guru besar-guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dalam industri dalam negeri," kata Brian.
Perguruan tinggi akan didorong membantu pengembangan desain, material, sistem propulsi, efisiensi energi, teknologi navigasi, hingga proses produksi kapal.
"Kita ingin agar penelitian-penelitian itu juga membantu PT PAL supaya industri kita di bidang sektor perkapalan ini bangkit," imbuhnya.
Kolaborasi akademik dengan PT PAL bukan hal baru. BUMN tersebut sebelumnya telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui program penelitian, tugas akhir, dan magang pada berbagai proyek strategis. Kebijakan baru pemerintah diarahkan untuk memperluas kerja sama serupa agar hasil penelitian kampus lebih cepat diterapkan di industri.
Alih Teknologi Jadi Kunci
Selain mengandalkan kemampuan domestik, pemerintah juga membuka peluang kerja sama internasional untuk memperoleh investasi dan transfer teknologi. Pada Juli 2026, Indonesia membahas kemitraan industri perkapalan dengan Rusia yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, alih teknologi, dan kolaborasi produksi.
"Indonesia memandang kerja sama industri perkapalan dengan Rusia sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri maritim nasional," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Peta jalan yang diminta Presiden diperkirakan tidak hanya mengatur penambahan jumlah kapal. Pemerintah juga perlu menyelaraskan kebutuhan operator pelayaran, pembiayaan, kemampuan galangan, pasokan komponen, standar keselamatan, dan kesiapan tenaga kerja.
Apabila dijalankan konsisten, penguatan armada berbendera Indonesia dapat memperbesar peran industri nasional dalam rantai logistik, membuka lapangan kerja, serta mengurangi keluarnya biaya angkut ke perusahaan pelayaran asing.
Tinggalkan Komentar
Komentar