Periskop.id - PT PLN (Persero) menetapkan target penyaluran listrik ke 10.068 lokasi di seluruh Indonesia paling lambat 2029. Program ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 316 Tahun 2025 dan sepenuhnya didanai dari alokasi anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan, dari total target itu, sebanyak 735.658 rumah tangga yang tersebar di sekitar 5.700 desa akan tersambung jaringan listrik. PLN telah memetakan seluruh lokasi melalui sistem informasi geografis (GIS), mencakup rencana anggaran biaya, kebutuhan jaringan, gardu distribusi, hingga pembangkit listrik tenaga surya untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan.
"Untuk itu harapannya adalah di tahun 2029 tadi ada total 10.068 lokasi ini yang kemarin masih dalam suasana yang gelap bisa terang," kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Kamis (2/7).
Sumber pembiayaan program ini, menurut Darmawan, berasal dari tambahan anggaran belanja yang masuk sebagai mata anggaran di Kementerian ESDM. Pola pendanaan tersebut menjadi landasan pelaksanaan listrik desa dalam rentang waktu 2025 hingga 2029.
"Dan ini asalnya adalah dari penerbitan anggaran belanja tambahan yang menjadi bagian mata anggaran di Kementerian ESDM," ujarnya.
Pada tahun anggaran 2025, PLN ditugaskan membangun jaringan di 1.516 lokasi dengan anggaran Rp3,6 triliun. Per 27 Juni 2026, sebanyak 1.433 lokasi telah rampung dikerjakan, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Program dilanjutkan pada tahun anggaran 2026 dalam dua tahap. Tahap pertama menyasar 1.520 lokasi dengan anggaran Rp4,15 triliun, sedangkan tahap kedua mencakup 1.272 lokasi dengan anggaran Rp3,36 triliun.
Darmawan mengakui pelaksanaan program ini tidak bebas dari kendala. Pembangunan jaringan harus menjangkau wilayah terpencil di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Bangka Belitung, dan Lampung yang medannya cukup berat.
Karena itu, ia menegaskan keberhasilan program tidak bisa ditanggung PLN seorang diri. Dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat desa, hingga masyarakat lokal dinilai sangat krusial dalam proses pembangunan di lapangan.
"Kami menjalankan tugas ini bukan sendirian. Program ini berjalan berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati listrik," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan masih ada lebih dari 10.000 titik yang belum menikmati akses listrik, terdiri dari sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun. Ia menuturkan kondisi tersebut makin terlihat nyata setelah dirinya berkunjung langsung ke sejumlah wilayah Indonesia timur.
Untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Bahlil menyebut anggarannya mencapai Rp520 miliar. Pembangunan infrastruktur listrik desa secara keseluruhan diusulkan memperoleh alokasi sekitar Rp9,75 triliun.
"Dan perintah Bapak Presiden, tahun 2029-2030 semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada, InsyaAllah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan. Agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia," pungkas Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (16/6).
Tinggalkan Komentar
Komentar