periskop.id - Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembodohan publik, mengingat biaya besar yang harus dikeluarkan serta dampaknya terhadap sikap politik luar negeri Indonesia.
"Yang paling pasti adalah kita sudah dibodohi dengan masuk juga di BoP, Board of Peace. Di mana ketika kita masuk BoP itu membayar sekian triliun dan sebagainya," kata Nailul di Jakarta, Rabu (25/2).
Selain persoalan anggaran, bergabungnya Indonesia ke dalam BoP dianggap mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya kelas menengah. Sebab, selama ini banyak kelas menengah di Indonesia mendukung perjuangan Palestina.
“Dan ini juga mencederai apa yang didukung kelas menengah,” jelasnya.
Bahkan, beban kelas menengah semakin tinggi karena dengan bergabungnya Indonesia dalam BoP memunculkan kekhawatiran terkait sertifikasi produk halal. Nailul menekankan aturan yang ada saat ini sangat meresahkan karena melonggarkan standar bagi produk tertentu.
“Halal requirement yang kita protes adalah terkait masuknya produk manufaktur yang tidak perlu ada sertifikasi halal ataupun pelabelan halal,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini menjadi isu krusial karena kelompok masyarakat tersebut memiliki kesadaran tinggi terhadap standar produk halal, termasuk kualitas dan keamanan data.
Atas dasar itu, Nailul menyatakan posisi Indonesia yang semula tegas sebagai sahabat Palestina kini menjadi bias.
"Kita percayai bahwa kita adalah friends of Palestine, bukan friends of Israel," tegasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar