periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah menolak penggunaan APBN guna membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BOP) senilai US$1 miliar.
"Presiden selalu bilang, kita belum ada komitmen bayar," katan Purbaya menyampaikan klarifikasi ini saat media briefing di Jakarta, Rabu (22/4).
Bendahara negara ini memastikan belum ada instruksi pencairan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat hanya menyetujui pengiriman pasukan perdamaian tanpa kontribusi dana.
"Dari pertama, dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan," jelasnya.
Ia enggan mengalokasikan uang negara untuk hal yang peruntukannya kurang jelas. Pemerintah tidak pernah membuat janji terkait pendanaan BOP.
"Tapi gak ada komitmen bayar, apalagi kalau saya dipakai untuk Israel. Jadi itu gak apa ada," tambahnya.
Prabowo memiliki tujuan spesifik terkait keterlibatan Indonesia dalam BOP. Presiden ingin terjun langsung membela kawasan yang tengah dilanda konflik.
"Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menepis isu kewajiban setoran premium tersebut. Kepala Negara mengonfirmasi kontribusi Indonesia murni berbentuk pengerahan tentara.
Prabowo menyampaikan bantahan ini pada forum diskusi di Jakarta, Minggu (22/3). "Jadi kita tidak pernah mengatakan kita mau ikut iuran US$1 miliar," tuturnya.
Desas-desus iuran bernominal fantastis ini sempat memicu pertanyaan publik seputar sumber pendanaannya. Skema awal BOP memang menawarkan opsi keanggotaan bersyarat penyetoran finansial.
"Pokoknya Anda ada di situ, diminta sumbangan US$1 miliar," ucapnya.
Indonesia konsisten menolak opsi keanggotaan berbayar tersebut. Pemerintah lantas mengambil inisiatif dan menawarkan bantuan alternatif berbentuk pengerahan personel militer.
"Kemudian kita diminta Indonesia bisa nggak nyumbang pasukan. Saya mengatakan bisa, pasukan perdamaian bisa," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar