periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak otoritas fiskal dan moneter segera merumuskan kebijakan taktis guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Desakan ini merespons eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pemicu tekanan nilai tukar rupiah serta lonjakan harga energi.
“Dampak tersebut telah mulai dirasakan dalam perekonomian nasional, antara lain terkait dengan lonjakan harga bahan bakar minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar, kenaikan harga kemasan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditas, ketidakpastian investasi global,” kata Puan di Gedung DPR, Selasa (21/4).
Ketegangan geopolitik dan geoekonomi global menimbulkan dampak nyata secara domestik. Situasi ini mengganggu kelancaran rantai pasok hingga memicu ketidakpastian iklim investasi.
Puan menilai situasi perpolitikan internasional saat ini sangat ironis. Perang antarnegara terjadi cukup jauh dari wilayah Indonesia.
Namun, konflik bersenjata tersebut justru memukul daya beli masyarakat secara langsung. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif sesegera mungkin.
“Inilah situasi global kita saat ini. Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa di dalam negeri melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi,” tegasnya.
Masyarakat harus tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah ancaman inflasi global. DPR RI akan terus mengawal pemerintah menangani dampak tekanan eksternal ini.
Alat kelengkapan dewan siap memantau jalannya kebijakan sepanjang masa persidangan. Pengawasan ini tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi semata.
Ketua DPR RI turut menyoroti aspek keamanan personel TNI. Prajurit kebanggaan negara ini tengah bertugas dalam misi perdamaian PBB di wilayah konflik.
Pemerintah diminta segera mengevaluasi penugasan para prajurit di lapangan. Langkah ini penting guna memastikan aparat keamanan mendapat perlindungan maksimal.
“Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel, sesuai dengan standar praktik-praktik terbaik internasional,” tutur Puan.
Parlemen juga mendorong investigasi kredibel bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerja sama ini bertujuan mengungkap fakta lapangan secara objektif.
Upaya pencarian fakta harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak wajib menghormati hak asasi manusia serta aturan hukum internasional.
Langkah strategis ini sangat krusial bagi negara. Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia harus tetap sejalan mandat operasional dan mengutamakan keselamatan personel.
Tinggalkan Komentar
Komentar