periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah agar tidak bersikap reaktif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Hal ini menyusul tekanan global yang semakin berat dan tidak menentu sebagai dampak dari dinamika geopolitik serta ketidakpastian ekonomi dunia.
Puan menegaskan, APBN harus tetap kredibel dan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama pembangunan serta pelindung rakyat di tengah situasi sulit.
“Dalam situasi ini, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif, terukur, dan memastikan bahwa APBN tetap kredibel dan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan dan melindungi rakyat,” kata Puan, di Gedung DPR, Selasa (21/4).
Mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas, Puan menekankan perlunya kebijakan fiskal yang fokus pada penajaman program. Langkah ini dinilai krusial agar tekanan ekonomi tidak mengganggu derajat kemajuan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia maupun kualitas kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, kesinambungan program pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal menjadi keharusan dalam kondisi saat ini.
“Oleh karena itu, maka dalam keadaan tekanan fiskal seperti saat ini, diperlukan konsolidasi fiskal untuk mendorong program pemerintah yang diarahkan untuk melindungi belanja yang paling menentukan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan perlindungan rakyat,” tutur Puan.
Selain melakukan penajaman, Puan juga meminta Pemerintah untuk lebih berani dalam melakukan penghematan. Ia mendorong agar anggaran dialihkan dari sektor-sektor yang kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah harus mengefisiensikan belanja yang dampaknya rendah pada rakyat,” ungkap Puan.
Tinggalkan Komentar
Komentar