periskop.id - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) merespons penayangan film dokumenter Pesta Babi yang mengkritik proyek pemerintah di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendesak para seniman dan produser film tersebut untuk bersikap terbuka. Yusril meminta para pembuat karya sinema menjelaskan secara gamblang makna di balik pemilihan judul kontroversial tersebut kepada publik.
"Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ungkap Yusril di Jakarta, Kamis (14/5).
Menko Kumham Imipas menyoroti penggunaan istilah provokatif pada judul film yang berpotensi menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
Ia memaparkan karya dokumenter tersebut menyoroti Proyek Strategis Nasional di kawasan Papua Selatan terkait isu kelestarian alam dan hak ulayat.
Yusril menganggap kritik masyarakat terhadap langkah pembangunan infrastruktur pemerintah sebagai sebuah hal wajar dalam negara demokrasi.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat," katanya.
Pejabat negara ini menepis keras narasi dalam film yang menyamakan Proyek Strategis Nasional ketahanan pangan di Papua Selatan sebagai bentuk kolonialisme modern.
"Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," tegasnya.
Yusril memastikan Kemenko Kumham Imipas selalu bersedia menerima evaluasi demi memperbaiki pelaksanaan proyek kesejahteraan rakyat di lapangan.
Mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengingatkan kembali publik agar tidak mudah terpancing emosi hanya karena melihat judul film yang sengaja dirancang secara memancing atensi.
Tinggalkan Komentar
Komentar