periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru untuk membuka ruang transparansi secara luas dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK menekankan pentingnya melibatkan pengawas daerah hingga masyarakat untuk ikut mengawasi realisasi anggaran serta rincian menu di lapangan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, pelibatan publik secara aktif sangat krusial karena jangkauan program nasional ini luas dan menyerap alokasi anggaran negara yang besar.
“Bukan hanya KPK saja, kalau perlu di daerah yang jangkauannya luas, BGN harus mau melibatkan pihak-pihak pengawas di sana, bahkan masyarakat,” kata Setyo di Gedung LAN, Rabu (17/6).
Menurut Setyo, dengan dibukanya akses pengawasan, masyarakat dapat mengetahui secara pasti hak pengadaan yang turun ke wilayah mereka. Transparansi ini dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalkan celah penyelewengan.
“Sehingga masyarakat tercerahkan: apa programnya, apa kegiatannya, apa menunya, berapa anggarannya, dan seterusnya,” jelasnya.
Catatan mengenai penguatan sistem pencegahan ini juga diakui Setyo telah dibicarakan langsung saat bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deang, dalam sebuah acara di Sentul, Bogor, sekitar dua minggu lalu.
Setyo menyebut kepemimpinan baru BGN berkomitmen untuk tetap menggandeng Kedeputian Pencegahan KPK guna membedah hasil kajian antikorupsi yang telah dirilis dalam laporan tahunan.
Ia tidak menampik bahwa pergantian pucuk pimpinan di tubuh BGN akan membawa dinamika dan penyesuaian kebijakan baru di tengah proses evaluasi program yang sedang berjalan.
“Karena, mohon maaf, menurut saya rezimnya sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, keputusan, dan pertimbangan yang akan diambil. Nah, ini kita sesuaikan. Setidaknya kajian ini sudah diketahui oleh Kepala BGN sebagaimana disampaikan dalam laporan tahunan,” tuturnya.
Meski kepemimpinan berganti, KPK memastikan komunikasi teknis antar-lembaga tetap berjalan intensif. KPK menekankan prioritas mendesak yang harus dilakukan BGN saat ini adalah merombak total sistem pengelolaan agar lebih akuntabel.
“Secara teknis mereka sudah berkomunikasi. Yang paling utama adalah sistem yang harus diubah. Segala sesuatunya harus transparan, semua pihak harus dilibatkan,” ungkap Setyo.
Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) awalnya menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS), serta Lodewyk Pusung (LP).
Kemudian, Kejagung kembali menetapkan dua tersangka tambahan, yaitu pihak swasta Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono selaku vendor motor listrik merek “Emmo” yang digunakan oleh BGN.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar