Periskop.id - Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda. Protes ini memicu kekerasan yang mengakibatkan tewasnya 22 orang. Pengunduran diri Oli diumumkan untuk membuka jalan bagi penyelesaian konstitusional atas gelombang kemarahan publik. Berita ini dilaporkan oleh BBC, Rabu (10/9).
Protes dimulai dengan tuduhan korupsi meluas dan dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Meskipun larangan tersebut dicabut, kemarahan publik sudah terlanjur meluas.
Aksi Berujung Kekerasan
Pada Senin, ribuan orang, banyak yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Generasi Z, turun ke jalan di Kathmandu. Bentrokan dengan polisi tak terhindarkan, di mana aparat menggunakan gas air mata, meriam air, dan bahkan peluru tajam. Akibatnya, hampir 200 orang terluka. Aksi terus berlanjut hingga Selasa, dengan massa membakar gedung parlemen, kantor pusat Partai Kongres Nepal, dan merusak properti milik politisi lain.
Pemicu utama protes ini adalah larangan media sosial, yang dianggap sebagai upaya pemerintah membungkam gerakan antikorupsi. Padahal, media sosial sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di Nepal, yang dikenal memiliki salah satu pengguna per kapita tertinggi di Asia Selatan.
Tuntutan Gen Z dan Situasi Pasca Mundur
Uniknya, protes ini tidak memiliki pemimpin tunggal dan sebagian besar diorganisir melalui seruan di media sosial. Slogan #NepoBaby dan #NepoKids menjadi simbol protes, merujuk pada gaya hidup mewah politisi dan keluarga mereka yang dianggap hidup dari uang rakyat.
Tuntutan utama para demonstran adalah pencabutan larangan media sosial (yang sudah tercapai) dan penghentian praktik korupsi yang mereka sebut sudah mengakar.
"Kami ingin korupsi di Nepal berakhir. Pemimpin selalu janji saat pemilu, tapi tidak pernah menepati. Mereka sumber dari begitu banyak masalah,” kata Binu KC, seorang mahasiswa berusia 19 tahun.
Pasca pengunduran diri Oli, situasi politik di Nepal masih belum jelas. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyatakan bahwa militer siap mengambil alih situasi jika kerusuhan berlanjut. Sementara itu, protes tetap berlangsung meskipun ada jam malam tanpa batas. Para demonstran menegaskan akan terus menuntut akuntabilitas dan reformasi pemerintahan.
Tinggalkan Komentar
Komentar