Periskop.id - Inisiatif diplomatik terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai memicu dinamika signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Melansir Foreign Policy pada Rabu (18/2), sebuah badan baru bernama Dewan Perdamaian atau Board of Peace dijadwalkan mengadakan pertemuan perdana pada Kamis, 19 Februari 2026, di Washington.
Dari seluruh negara di kawasan, hanya tiga negara yang memutuskan untuk hadir, yakni Kamboja, Indonesia, dan Vietnam. Sementara itu, negara-negara tetangga lainnya memilih untuk menghindar dan menjaga jarak dari inisiatif tersebut.
Ambisi Global Indonesia dan Misi Pasukan ke Gaza
Partisipasi Indonesia menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Presiden Prabowo Subianto dipastikan hadir dan membawa proposal besar berupa tawaran pengiriman hingga 8.000 tentara untuk bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian di Gaza.
Rencananya, sekitar 1.000 personel akan siap dikerahkan pada bulan April, sementara sisanya dijadwalkan siap pada bulan Juni mendatang.
Langkah ini dipandang sebagai upaya Prabowo untuk membangun profil Indonesia yang lebih kuat di panggung internasional.
Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2022, ia memang vokal menawarkan rencana perdamaian, termasuk untuk konflik Ukraina. Isu penjaga perdamaian juga menjadi poin inti pidatonya di Sidang Umum PBB tahun lalu.
Khusus untuk Gaza, keterlibatan Indonesia memiliki bobot simbolis yang besar mengingat status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Selain misi kemanusiaan, kedekatan ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk mendekati Trump guna memperlancar kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Antara Keuntungan Pengalaman dan Risiko Politik
Indonesia memiliki rekam jejak yang solid dalam misi penjaga perdamaian. Misi pertama Indonesia dimulai di Mesir pada tahun 1956 pasca krisis Suez. Saat ini, tercatat sekitar 1.000 tentara Indonesia masih bertugas di wilayah perbatasan Israel dan Lebanon.
Namun, langkah bergabung dengan Board of Peace ini bukan tanpa risiko. Kritikus berpendapat bahwa keterlibatan ini dapat merusak prinsip diplomasi non-blok tradisional Indonesia.
Muncul kekhawatiran bahwa rencana ini dianggap terlalu lunak terhadap Israel, negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan cenderung dibenci oleh masyarakat lokal karena isu Palestina.
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa peran TNI di Gaza murni untuk misi kemanusiaan, seperti melindungi warga sipil, mendistribusikan bantuan, dan melatih polisi lokal.
Prabowo juga menyatakan secara tegas bahwa Indonesia akan meninggalkan dewan tersebut jika misi yang dijalankan tidak mengejar kemerdekaan Palestina, sebuah pernyataan yang cukup meredakan tensi oposisi dari kelompok-kelompok Muslim.
Vietnam dan Kamboja
Selain Indonesia, Sekretaris Jenderal Vietnam, To Lam, juga dijadwalkan hadir. Hal ini menarik perhatian karena Washington menjadi destinasi kunjungan luar negeri pertamanya setelah diangkat kembali pada Januari lalu, melangkahi tradisi kunjungan ke Tiongkok.
Langkah ini diduga kuat untuk mengamankan pasar ekspor terbesar mereka dan membahas rincian perjanjian perdagangan tahun lalu.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, juga ikut merapat ke Washington. Hubungan kedua negara tersebut menguat drastis setelah adanya intervensi dari pihak Trump dalam konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand pada tahun 2025.
Mayoritas Negara yang Memilih Menghindar
Berbeda dengan tiga negara di atas, negara-negara lain di Asia Tenggara justru bersikap skeptis.
Berbeda dengan tiga negara di atas, sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara justru menunjukkan sikap skeptis terhadap inisiatif ini.
Filipina yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat belum memberikan respons resmi atas undangan yang diberikan, sementara Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara vokal menuntut agar Israel menghentikan serangan ke Gaza dan membuka akses bantuan secara bebas sebelum pihaknya mempertimbangkan untuk bergabung.
Singapura melalui Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan juga menyatakan masih dalam tahap menilai undangan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak sedang berkampanye untuk bergabung.
Sementara itu, Tailan selain beralasan masih fokus pada situasi pasca pemilu, juga merasa keberatan dengan biaya keanggotaan dalam Board of Peace yang dipatok oleh pihak Trump sebesar US$1 miliar.
Tinggalkan Komentar
Komentar