periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menepis isu kewajiban Indonesia membayar iuran keanggotaan BOP senilai US$1 miliar. Kepala Negara memastikan kontribusi negara murni berupa pengerahan pasukan perdamaian ke wilayah konflik.
"Jadi kita tidak pernah mengatakan kita mau ikut iuran US$1 miliar," ujar Prabowo dalam forum diskusi di Jakarta, Minggu (22/3).
Desas-desus mengenai beban iuran premium ini disebut sempat memicu pertanyaan publik terkait sumber pendanaannya.
Prabowo menjelaskan skema awal pembentukan BOP memang menawarkan opsi keanggotaan permanen bersyarat setoran finansial.
"Pokoknya Anda ada di situ, diminta sumbangan US$1 miliar," tuturnya.
Indonesia dipastikan menolak opsi keanggotaan berbayar dengan nominal fantastis tersebut.
Pihak penyelenggara disebut turut meminta kesediaan pemerintah mengirimkan armada penjaga perdamaian.
"Kemudian kita diminta Indonesia bisa nggak nyumbang pasukan. Saya mengatakan bisa, pasukan perdamaian bisa," ucapnya.
Sikap tegas ini dinilai sudah tersampaikan langsung pada pertemuan para donatur di Washington pada 19 Februari lalu.
"Karena saya dibuat komitmen, saya tidak komit uang sama sekali," tegasnya.
Prabowo menggarisbawahi pemerintah tidak memberikan persetujuan komitmen pembiayaan apa pun di luar pengerahan personel militer.
Negara dipastikan tetap bersiap merespons kebutuhan rekonstruksi pascaperang saat situasi membaik.
"Kalau benar-benar pencapaian senjata terus berhasil, dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta," jelasnya.
Bantuan pembangunan ulang infrastruktur kelak dinilai bisa tersalurkan melalui badan amil zakat resmi nasional.
"Kita punya Baznas, nanti, kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar