periskop.id - Pemerintah China bereaksi keras terhadap langkah Amerika Serikat yang memasukkan Alibaba, BYD, dan Baidu ke dalam daftar perusahaan yang dinilai mendukung militer. Beijing menyebut tindakan itu sebagai bentuk diskriminasi yang melampaui batas.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan, negaranya menolak praktik AS yang terus menyusun berbagai daftar diskriminatif untuk menyasar perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan dalih keamanan nasional.

Advertisement

"China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan merumuskan berbagai jenis daftar diskriminatif untuk menargetkan bisnis Tiongkok," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (9/6).

Pembaruan daftar tersebut dilakukan Pentagon pada Senin (8/6). Kini daftar "perusahaan militer China" versi Departemen Pertahanan AS itu memuat 188 nama, bertambah signifikan dari 134 perusahaan pada 2025.

Konsekuensinya cukup berat bagi perusahaan-perusahaan yang masuk daftar ini. Mulai akhir bulan ini, Departemen Pertahanan AS dilarang melakukan kontrak langsung dengan mereka. Larangan pembelian produk atau layanan melalui pihak ketiga menyusul berlaku pada 2027.

Pentagon mendefinisikan "perusahaan militer China" sebagai entitas yang berada di bawah kendali militer China atau berkontribusi pada strategi civil-military fusion, yakni upaya Beijing memadukan riset sipil dengan pengembangan pertahanan. Alibaba masuk lewat afiliasi dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset milik negara, sementara BYD dan Baidu dikaitkan dengan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi.

Lin Jian pun mendesak Washington agar mencabut keputusan itu. "Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dan menghentikan penindasan yang tidak beralasan terhadap bisnis China. Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah dan sesuai hukum," tambahnya.

Meski begitu, perusahaan yang tercantum dalam daftar tetap memiliki jalur untuk mengajukan permohonan penghapusan. Penghapusan dari daftar tidak selalu berarti AS menilai perusahaan tersebut tak berhubungan dengan militer China, melainkan bisa juga karena perusahaan sudah tidak beroperasi di AS atau telah berganti nama.

Daftar terbaru juga memuat sejumlah nama lain. Di antaranya ada RoboSense Technology, perusahaan artificial intelligence (AI) dan robotika yang bermarkas di Shenzhen, lalu produsen robot humanoid Unitree Robotics yang berbasis di Hangzhou, perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, serta dua produsen cip memori terkemuka China yaitu CXMT dan YMTC.

Sejumlah perusahaan besar lain sudah lebih dulu masuk daftar ini pada tahun sebelumnya. Tencent, induk aplikasi pesan WeChat, serta produsen drone DJI tercatat telah masuk dalam daftar "perusahaan militer" Pentagon di pembaruan sebelumnya.

Perluasan daftar ini terjadi kurang dari sebulan setelah Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump bertemu selama dua hari di Beijing. Pertemuan itu digadang-gadang sebagai upaya memperbaiki hubungan kedua negara yang tegang akibat perang dagang dan persaingan teknologi yang berlangsung bertahun-tahun. Daftar "perusahaan militer China" sendiri sudah dibuat sejak 2021.