Periskop.id - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengisyaratkan, Teheran tidak akan tinggal diam jika kesepakatan dengan Amerika Serikat dilanggar. Peringatan keras itu muncul hanya beberapa hari setelah Iran dan AS menandatangani Memorandum of Understanding Islamabad, yang menjadi jalan awal untuk mengakhiri perang dan membuka perundingan lanjutan selama 60 hari.
Melalui akun media sosial X, Ghalibaf menyatakan, Iran siap memberi respons keras apabila pihak lain melanggar komitmen, mengingkari perjanjian, atau mengajukan tuntutan yang dinilai berlebihan. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa meski kesepakatan awal telah diteken, hubungan Iran dan AS masih dipenuhi kecurigaan.
“Jika terjadi pelanggaran komitmen, pelanggaran perjanjian, atau tuntutan berlebihan oleh pihak lain, kami tidak akan ragu untuk memberikan respons yang menghancurkan kepada musuh,” tulis Ghalibaf di akun media sosial X.
Ia juga mengingatkan, pihak lawan agar tidak mengulang langkah yang sama seperti dalam perang sebelumnya. Menurut Ghalibaf, Iran sudah membuktikan kemampuannya membalas tekanan militer.
“Mereka telah ditampar sekali dalam perang: jika mereka memilih untuk mengikuti jalan yang sama lagi, mereka akan menerima tamparan yang lebih keras,” tulisnya.
Peringatan tersebut datang setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara elektronik menandatangani Memorandum of Understanding Islamabad pada Rabu malam, 17 Juni 2026. Memorandum itu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi penghentian perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari.
Berdasarkan memorandum tersebut, Washington dan Teheran akan menjalani masa negosiasi selama 60 hari. Periode itu dapat diperpanjang apabila kedua pihak menyepakatinya. Negosiasi diarahkan untuk mencapai kesepakatan akhir yang mencakup sejumlah isu sensitif, terutama program nuklir Iran dan sanksi internasional.
Dalam konteks diplomasi, MoU Islamabad bukan berarti seluruh persoalan selesai. Dokumen itu lebih tepat dibaca sebagai kesepakatan awal untuk menghentikan eskalasi perang dan membuka ruang negosiasi. Karena itu, ancaman Ghalibaf menunjukkan posisi Iran yang ingin memastikan AS tidak memanfaatkan jeda diplomasi untuk menekan Teheran dengan syarat-syarat baru.
Tuntut AS Penuhi Komitmen Tanpa Syarat
Ghalibaf juga menegaskan, tugas yang diberikan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei adalah memastikan syarat dan ketentuan perjanjian benar-benar diwujudkan. Ia menyebut pihaknya sedang menjalankan perintah tersebut.
Sikap keras Ghalibaf bukan muncul tiba-tiba. Dalam beberapa pekan terakhir, ia berulang kali menuntut AS untuk memenuhi komitmen tanpa syarat. Sebelumnya, Ghalibaf juga menulis bahwa kesepakatan tidak akan berarti jika janji yang dibuat tidak dipatuhi secara penuh.
“Komitmen yang dibuat harus ditepati. Tidak ada syarat, tidak ada alasan, dan tidak ada pengecualian. Untuk mencapai kesepakatan yang sudah di depan mata, tidak ada jalan lain. Anda akan menuai apa yang Anda tanam,” tulis Ghalibaf di platform X.
Pernyataan itu disampaikan ketika perundingan Iran-AS masih berada dalam tahap krusial. Saat itu, Presiden Donald Trump menyebut beberapa ketentuan yang dipublikasikan media Iran tidak mencerminkan isi sebenarnya dari kesepakatan yang sedang dibahas.
Dari sisi Iran, Presiden Masoud Pezeshkian sebelumnya juga menyatakan negaranya siap menghadapi berbagai skenario setelah tercapainya kesepakatan awal dengan AS. Ia menegaskan bahwa memorandum tersebut merupakan langkah penting, tetapi belum otomatis menjadi kesepakatan final.
"Apa yang telah disepakati menjadi sebuah langkah penting menuju penghentian perang dan awal negosiasi dan kesepakatan akhir masih belum terwujud. Republik Islam Iran telah mempersiapkan diri untuk semua opsi," kata Presiden Pezeshkian di platform media sosial X.
Pezeshkian juga menyinggung peran Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dalam penyusunan klausul yang dianggap penting untuk melindungi kepentingan nasional Iran.
"Komando Pemimpin Tertinggi yang terhormat memiliki peran terbesar dalam memasukkan klausul untuk melindungi kepentingan nasional Iran dan kami berterima kasih kepadanya," ujarnya.
Sementara itu, pihak AS sebelumnya juga berupaya membantah sejumlah informasi yang beredar mengenai isi kesepakatan. Wakil Presiden AS J.D. Vance menepis klaim bahwa dana Iran yang dibekukan akan langsung dicairkan hanya karena kedua negara menandatangani memorandum.
"Saya melihat banyak informasi palsu mengenai kemungkinan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri program senjata nuklir Iran," kata Vance melalui X.
"Pertama, pihak Iran tidak akan menerima uang tunai apa pun dan tidak ada dana yang akan dicairkan hanya karena menandatangani kesepakatan atau menghadiri pertemuan," katanya.
Pembukaan Selat Hormuz
Isu pencairan dana Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi, penghentian blokade laut, pembukaan Selat Hormuz, dan program nuklir Iran menjadi beberapa titik paling sensitif dalam proses perundingan. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut keberhasilan pembicaraan bergantung pada keseriusan niat AS, penolakan terhadap maksimalisme, serta pengakuan terhadap hak-hak Iran.
Selat Hormuz menjadi salah satu isu penting karena jalur laut tersebut sangat vital bagi perdagangan energi dunia. Data Energy Information Administration Amerika Serikat menunjukkan aliran minyak melalui Selat Hormuz pada 2024 rata-rata mencapai 20 juta barel per hari, setara sekitar 20% konsumsi cairan petroleum global. Karena itu, setiap ketegangan di kawasan tersebut dapat berdampak pada harga minyak dan stabilitas energi dunia.
Dengan posisi strategis tersebut, kesepakatan Iran-AS tidak hanya penting bagi kedua negara. Dampaknya juga dirasakan negara-negara Teluk, pasar energi global, dan kawasan Timur Tengah yang selama berbulan-bulan berada dalam ketegangan militer.
Pakistan juga memainkan peran penting dalam proses diplomasi ini. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani MoU Islamabad dalam kapasitas sebagai mediator, setelah Trump dan Pezeshkian lebih dulu menandatangani dokumen secara elektronik. Pemerintah Pakistan menyebut memorandum itu mulai berlaku setelah ditandatangani.
Namun, pernyataan Ghalibaf memperlihatkan bahwa jalan menuju kesepakatan akhir masih panjang. Iran ingin memastikan setiap komitmen yang ditulis dalam memorandum benar-benar dilaksanakan. Sementara AS juga masih menjaga posisi agar tidak dianggap memberikan konsesi terlalu besar kepada Teheran.
Situasi ini membuat 60 hari masa negosiasi menjadi sangat menentukan. Jika kedua pihak mampu menjaga komitmen, MoU Islamabad dapat menjadi pintu menuju kesepakatan lebih luas terkait nuklir, sanksi, dan keamanan kawasan. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran atau tuntutan baru yang dianggap melewati garis merah Iran, ancaman balasan dari Teheran berpotensi kembali meningkatkan ketegangan.
Dengan kata lain, MoU Islamabad memang membuka peluang damai, tetapi belum menghapus risiko konflik. Pernyataan Ghalibaf menjadi sinyal bahwa Iran masuk ke meja perundingan dengan sikap waspada, siap bernegosiasi, tetapi juga siap merespons keras jika merasa dikhianati.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar