periskop.id - Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan keterlibatan anggota militer dalam pengamanan aksi Aliansi BEM UI di Bundaran HI bukan atas inisiatif sendiri. TNI hadir karena diminta Polri.
Nas menerangkan, kehadiran personel militer bersifat perbantuan sesuai mekanisme yang berlaku. Permintaan itu datang langsung dari pihak kepolisian.
"Sesuai mekanisme, pengamanan atas permintaan dan sifatnya perbantuan kepada Polri," ujar Nas saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (12/6).
Sebelum pernyataan itu muncul, ratusan massa Aliansi BEM UI sudah dihadang di depan Gedung Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.10 WIB. Aparat TNI dan kepolisian membentuk barikade, menutup akses menuju Bundaran HI.
Massa yang sebelumnya berjalan kaki dari Semanggi itu juga menghadapi hambatan lebih awal. Bus yang mereka tumpangi dari Kampus UI, Depok, dilarang melaju ke Bundaran HI oleh aparat di sepanjang rute.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengungkapkan lebih dari 1.000 mahasiswa turun dalam aksi bertema "Menuju Indonesia Bangkrut" tersebut. Mereka berangkat dalam 16 kloter dari kampus Depok.
Aparat kepolisian sempat mengarahkan mahasiswa untuk berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Tawaran itu ditolak.
"Kami menolak. Saat ini masih berupaya untuk melakukan aksi di Bundaran HI," kata Athof, sapaan akrabnya, di kawasan Bundaran HI, Jumat (12/6).
Athof memaparkan, pemilihan Bundaran HI bukan tanpa makna. Lokasi itu dipilih sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena massa sengaja tidak mengarah ke Istana. DPR pun ditolak karena dinilai tidak lagi mewakili suara rakyat.
"Sekarang mereka hanya loket administrasi dari eksekutif," tegasnya.
Aksi ini melibatkan sejumlah elemen mahasiswa, yakni BEM se-UI yang terdiri atas BEM UI dan 15 BEM Fakultas, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, serta Semar UI. Athof menyebutkan, sejumlah organisasi dan simpul pergerakan lain yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI masih akan memastikan kehadiran dan estimasi massa mereka.
Ada lima tuntutan yang diusung dalam aksi tersebut. Athof merinci, massa menuntut penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program makan bergizi gratis (MBG), serta penghentian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
"Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," pungkas Athof.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar